Muncul Dugaan Nama-Nama 'Siluman' Pegawai Honorer Lolos CPNS di Jayapura
Beredar kabar dugaan sejumlah nama fiktif pegawai honorer yang lolos sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua. Anggota Badan Pengarah Papua, Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Korwil Papua, Pdt. Alberth Yoku mengatakan akan mendalami dugaan tersebut.
Beredar kabar dugaan sejumlah nama fiktif pegawai honorer yang lolos sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua. Anggota Badan Pengarah Papua, Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Korwil Papua, Pdt. Alberth Yoku mengatakan akan mendalami dugaan tersebut.
"Kami akan mengecek persoalan ini secara kedinasan, kami juga akan mengambil langkah-langkah secara advokasi terhadap orang asli Papua yang ada di sini. Karena hal ini sudah sangat melecehkan sekali," kata Alberth Yoku di Jayapura, Rabu (3/5).
Alberth Yoku menuturkan, honorer K2 diangkat menjadi CPNS merupakan upaya pemerintah dalam memberikan peluang pekerjaan dan pengabdian kepada masyarakat.
"Untuk itu, pemerintah daerah harus membongkar persoalan ini secepatnya. Jadi, saya pikir ini harus dan tidak bisa tidak, maka itu kami akan mengirim tim untuk melakukan investigasi guna melihat terhadap apa yang terjadi ini dan memberi langkah tegas. Bukan di sini saja, tetapi juga untuk seluruh kabupaten kota di Papua," ucap Alberth Yoku.
Sebut Yoku, dengan adanya dugaan nama honorer K2 siluman yang masuk dalam CPNS, seharusnya para pemimpin atau pejabat yang bertanggung jawab harus mempunyai etika moral dan melihat betul kondisi riil agar persoalan rakyat ini dapat diatasi.
"Anda ini sebagai seorang pemimpin di daerah ini, lalu kenapa anda bisa membuka peluang untuk orang luar dari luar tempat ini. Jadi kalau ada pejabat yang seperti ini, harus diberikan sanksi disiplin. Karena dia tidak menghormati dan mencintai rakyat. Kalau menjadi kepala dinas, maka harus berguna untuk daerah ini," tegasnya.
Alberth pun mengingatkan kepada para pejabat yang melakukan hal tersebut, bahwa BP3OKP bekerja untuk menjaga dan mengawasi harmonisasi terhadap kehidupan masyarakat Papua.
"Jadi di sini saya mau sampaikan, saat ini kita terus menghadapi berbagai persoalan di Papua, baik itu secara politik dan lain sebagainya. Untuk itu, jangan lagi ada keputusan ataupun kebijakan yang merusak masyarakat saat ini," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Sekda Kabupaten Jayapura, Hana S Hikoyabi. Menuturkan, Pemkab Jayapura bertindak cepat dalam mengurus nasib honorer yang disinyalir terdapat nama-nama honorer atau non-ASN fiktif yang lolos sebagai CPNS.
Kata Hana, pihaknya akan menghapus sejumlah nama honorer siluman yang ada dalam daftar pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tersebut.
"Kemarin kan kita sudah lapor kepada Pak Pj Bupati Jayapura, dan Pj bilang sabar dulu atau suruh tunda dulu dan jangan di tempel pengumuman, nanti setelah Pak Pj balik setelah melapor ke MenPAN. Karena Pak Pj akan melapor ke MenPAN itu tanggal 9 Mei 2023," kata Mama Sekda sapaannya.
(mdk/cob)