MUI sebut wacana lokalisasi ala Ahok haram dilaksanakan
"Saya kira namanya pelacuran maupun perzinaan sesuatu yang diharamkan oleh agama.," kata Hasanuddin.
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF meminta pemerintah agar menaruh perhatian yang lebih terhadap prostitusi. Wacana pembangunan lokalisasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga dinilai tak benar.
"Saya kira namanya pelacuran maupun perzinaan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Apapun bentuknya dan maupun apa caranya," kata Hasannudin, di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).
Menurutnya, segala bentuk hubungan seks di luar nikah adalah haram. Maka dari itu wajib diberantas hingga ke akar-akarnya.
"Dengan demikian pelacuran, perzinaan atau pekerja seks komersial itu seharusnya diberantas, minimal dikurangi. Bukan dilegalkan," ujarnya.
Lebih jauh, dia menyarankan solusi bagi penghentian prostitusi di Indonesia dengan penegakan hukum yang tegas. Itu salah satu kunci yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
"Hukumnya harus ditegaskan," tutupnya.
Baca juga:
MUI minta Ahok tiru Risma soal penanganan prostitusi
MUI sarankan Ahok contoh Risma soal penertiban lokalisasi
Ahok marah, APTB bebankan tarif tambahan Rp 6 ribu antar-halte
Ahok janji suntik dana besar buat tambah bus Transjakarta
Ahok ingin paksa bus di Jakarta pakai sistem bayar per kilometer
Ahok minta APTB ikut sistem bayar per kilometer seperti Transjakarta
Cerita Kabareskrim sampai turun tangan temui Ahok terkait kasus UPS