MUI harap Perppu Ormas tak bikin bangsa jadi terpecah belah

Selain itu, bila ada Perppu yang merugikan masyarakat, baiknya ditangani oleh pihak berwenang antara lain DPR.

2017-10-11 15:07:30

Perppu Pembubaran Ormas

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan Basri Bermanda mengingatkan Perppu Ormas dan Perppu manapun jangan sampai mengganggu keharmonisan NKRI. Jika pun masyarakat tak setuju pada peraturan yang ada, baiknya disampaikan kepada institusi yang berwenang sehingga tidak menimbulkan keributan.

"Oleh sebab itu bila tidak ada yang berkenan datanglah ke DPR minta masukan dan dialog, jadi kita manfaatkan peluang itu dengan baik, bukan dengan hura-hura gitu. Kasihan nanti masyarakat kan, tapi kita mengimbau semua keinginan dalam negara hukum dan demokrasi bisa disalurkan, tapi disalurkan kepada institusi yang punya kewenangan," tutur Basri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, (11/10).

Dia juga meminta peraturan apa pun yang dibuat pemerintah, jangan sampai memecah belah bangsa. Selain itu, bila ada Perppu yang merugikan masyarakat, baiknya ditangani oleh pihak berwenang antara lain DPR.

"Walaupun Perppu Ormas, atau Perppu apapun tidak boleh memecah belah, karena kita negara NKRI ya. Mari kita ke institusi yang berwenang, di sini ada DPR, nah nanti kan bisa minta RDP dengan DPR, nah itu yang kita anggap, jadi kita masuk pada legal, legal institusi," ujar Basri.

Basri juga menegaskan, bahwa Pancasila sudah final menjadi dasar negara dan islam itu Pancasilais, sebab jika ditafsirkan secara islamiah, kelima sila dalam Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai ajaran keislaman.

"Katakanlah lah ormas Islam ya, islam sendiri Pancasilais, Pancasila sendiri kalau kita baca satu per satu Pancasilais itu, tergantung kita menafsirkannya saja, kalau di MUI pancasila sebagai dasar negara final," ujarnya.

(mdk/rzk)