MUI desak pemerintah punya kalender Islam tetap

"Jadi tidak perlu penetapan eceran. Ini dampak ekonomis luar biasa," kata Din Syamsuddin.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan bahwa pemerintah harus punya kalender Islam. Di dalamnya akan ada ketetapan bersifat mutlak hari-hari besar bagi umat Islam. Sebab jika tidak, akan membingungkan publik dan mempengaruhi perekonomian.

"Jadi tidak perlu penetapan eceran. Ini dampak ekonomis luar biasa. Tidak ada sistem kalender Islami bisa merugikan bisnis," kata Din di Kementerian Agama, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Menurut Din, mengenai penanggalan khusus Islam harus disepakati di forum internasional. Penentuan hari besar Islam dilakukan dengan sinkronisasi beberapa negara Islam.

"Ditentukan titik pusat Mekkah. Dalam 1 tahun bisa dilakukan pemerintah," tuturnya.

‎Menanggapi usulan itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan adanya kalender tetap. Di dalamnya akan ada ketetapan bagi hari-hari besar umat Islam.

"Akan diinisiasi oleh MUI dengan didukung umat Islam," kata Lukman.(mdk/bal)