MUI bakal buat fatwa Padepokan Dimas Kanjeng karena diduga sesat

MUI bakal buat fatwa Padepokan Dimas Kanjeng karena diduga sesat. Majelis Ulama Indonesia segera mengeluarkan fatwa terkait Padepokan Dimas Kanjeng. Hal itu lantaran padepokan tersebut diduga memiliki kesesatan karena mengaitkan ajarannya dengan akidah Islam.

2016-10-05 05:01:00

Dimas Kanjeng

Majelis Ulama Indonesia segera mengeluarkan fatwa terkait Padepokan Dimas Kanjeng. Hal itu lantaran padepokan tersebut diduga memiliki kesesatan karena mengaitkan ajarannya dengan akidah Islam.

"MUI secara lengkap akan membuat fatwa dari laporan itu. MUI Pusat menerima laporan MUI Jawa Timur terkait kasus Padepokan Dimas Kanjeng," kata Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (4/10).

Secara umum, kata Ma'ruf, dapat disimpulkan Dimas Kanjeng melakukan tindakan kesesatan secara akidah Islam. Alasannya, Dimas Kanjeng menyampaikan kepada masyarakat bahwa dirinya dapat meniru kemampuan Allah dalam konteks 'kun fayakun' (jadi maka jadilah).

Ma'ruf mengatakan 'kun fayakun' merupakan frasa perlambangan sifat Tuhan. "Dia menyamakan dirinya seperti Tuhan, seolah mengatakan 'saya adalah Tuhan'. Selengkapnya, terkait persoalan itu akan dikaji oleh Komisi Fatwa MUI," katanya.

Ketum MUI juga meminta pemerintah mengusut tuntas tindakan kriminal di dalam Padepokan Dimas Kanjeng. Terlebih padepokan tersebut memiliki jaringan yang luas di Indonesia tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di Jawa Barat dan Sulawesi. Tidak mustahil terdapat aktor intelektual di dalam organisasi itu.

"Kami juga mengusulkan Padepokan Kanjeng Dimas ditutup. Untuk korban kegiatan itu agar pemerintah melakukan rehabilitasi dari berbagai segi seperti pemikirannya, aspek ekonominya yang terpuruk karena bagian dari bangsa kita," kata dia.

Bagi masyarakat, Ma'ruf mengharapkan mereka tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu tersebut. Hal yang tidak kalah penting adalah masyarakat tidak main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada pemerintah.

(mdk/eko)