Moeldoko: Urusan Asabri Saya Enggak Mengerti Sama Sekali
Moeldoko menjelaskan, semasa menjabat Panglima TNI juga tidak ada masalah pembayaran asuransi di Asabri. Dia menjelaskan, saat itu Asabri berperan sebagai pembayar uang muka apabila ada prajurit yang ingin memesan rumah. Di luar itu, dia tidak mengerti detail kondisi Asabri karena di bawah koordinasi Kementerian BUMN.
Dugaan korupsi PT Asabri sempat membuat kaget Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Selama ini, dia mengaku tak mengetahui soal masalah yang membelit PT Asabri. Mantan Panglima TNI itu hanya tahu selama ini Asabri murni dikelola oleh Kementerian BUMN.
"Kita Panglima TNI waktu itu, tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri, karena itu dikelola oleh BUMN. Sampai pemilihan Dirut Asabri saja oleh Menteri BUMN dan kalau enggak salah dengan Kemenhan. Jadi kalau urusan Asabri saya enggak ngerti sama sekali," jelas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1).
Moeldoko menjelaskan, semasa menjabat Panglima TNI juga tidak ada masalah pembayaran asuransi di Asabri. Dia menjelaskan, saat itu Asabri berperan sebagai pembayar uang muka apabila ada prajurit yang ingin memesan rumah.
"Selanjutnya TWP, tabungan wajib perumahan itu yang mencicil perbulannya yang membayar ke bank. Mekanismenya seperti itu," ujarnya.
Di luar itu, dia tidak mengerti detail kondisi Asabri yang berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN.
"Selama saya menjadi Panglima enggak ada sih ya persoalan-persoalan itu muncul, semuanya baik. Tapi, sekali lagi bagaimana di dalamnya sama sekali kita enggak paham, karena jauh antara Cilangkap dengan ASABRI itu, enggak ada kontak langsung," tutur Moeldoko.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal adanya dugaan korupsi di PT Asabri.
Nawawi menyebut, dalam waktu dekat pihaknya akan mulai mencari data dan informasi terkait adanya dugaan korupsi di PT Asabri yang menurut Mahfud Md merugikan negara hingga di atas Rp10 triliun.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)