Moeldoko Sebut Tak Bisa Copot Pangdam saat Masa Kritis Kebakaran Hutan
Kepala Staf Kepresidenan Moeoldoko menilai, pencopotan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang terbukti gagal menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh terburu-buru. Menurut dia, perlu ada evaluasi dan tidak boleh ada pergantian secara tiba-tiba.
Kepala Staf Kepresidenan Moeoldoko menilai, pencopotan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang terbukti gagal menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh terburu-buru. Menurut dia, perlu ada evaluasi dan tidak boleh ada pergantian secara tiba-tiba.
"Ya begini, Saya mantan panglima, saya tahu bagaimana menghadapi titik-titik kritis itu. Titik-titik kritis itu tidak boleh ada pergantian yang tiba-tiba karena diperluakn pengendalian," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
Dia menjelaskan, pergantian atau pencopotan tersebut akan dilakukan jika ada peristiwa besar. Jika tidak, pencopotan tidak bisa dilakukan.
"No way, tapi nanti setelah titik kritis ini dilewati, akan ada evaluasi, jadi saya pikir ini titik kritis yang perlu ada penanganan, semua orang berkonsentrasi, setelah itu baru dievaluasi," lanjut Moeldoko.
Perintah Jokowi
Sebelumnya diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, akan menjalankan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yaitu mencopot Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang terbukti gagal menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dia menjelaskan, pemecatan tersebut perintah Jokowi. Sebagai orang nomor satu di TNI, Hadi siap menjalankan perintah dari Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI.
"Pencopotan itu perintah dan akan dilaksanakan," kata Hadi di Rumah Dinas Gubernur Riau, di Kota Pekanbaru, Sabtu (14/9).
(mdk/rnd)