Mirip DPR di Senayan, anggota DPRA Aceh balik meja saat rapat

Pimpinan Sidang Muharuddin terpaksa menunda sidang membahas alat kelengkapan DPRA tersebut.

Rapat paripurna penetapan fraksi dan ketua definitif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin malam (8/12) sekira pukul 22.30 WIB rusuh. Hal tersebut terjadi usai Sekretaris Dewan, A Hamid Zain membacakan surat keputusan untuk menetapkan ketua dan delapan fraksi di ruang sidang.

Kerusuhan terjadi dipicu interupsi seorang anggota dari Fraksi Partai Aceh (FPA) Ridwan Abubakar alias Nek Tu yang memprotes penetapan ketua definitif DPRA Muharuddin. Sehingga terjadilah adu argumen sampai berujung terjadi kerusuhan.

Ridwan meminta rapat ditunda hingga ada kejelasan dari pimpinan partainya. "Kami tidak terima, palu jangan diketok dulu," ujarnya dalam sidang paripurna.

Merasa tidak digubris oleh pimpinan sidang, Ridwan emosi hingga membalikkan meja. Sementara dari arah belakang, tampak dua orang simpatisan Partai Aceh maju ke depan menghampiri meja pimpinan diikuti beberapa orang lainnya.

Lalu mereka berteriak meminta agar sidang pada malam hari ini ditunda. Namun simpatisan Nek Tu tersebut langsung diamankan oleh pihak keamanan.

Akibat kericuhan yang terjadi selama hampir lima menit tersebut, Pimpinan Sidang Muharuddin terpaksa menunda sidang membahas alat kelengkapan DPRA tersebut. Dia juga meminta agar masalah partai dapat diselesaikan terlebih dahulu.

"Pemilihan pimpinan kita skors sampai ada ketentuan dari Sekwan," ujarnya menegaskan.

Kericuhan ini bermula saat Nek Tu mengajukan keberatan tentang pimpinan definitif DPRA yang terpilih ternyata berbeda dengan keputusan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) dan disahkan oleh Tuha Peut Partai (Dewan Pembina).

"Tuha Peut dan wali nanggroe memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada ketua partai untuk memilih saya untuk ketua definitif DPRA, bukan Muharuddin," ujarnya saat dikonfirmasi usai sidang.

Nek Tu menegaskan, dari nama-nama yang direkomendasikan oleh DPW PA mencantumkan namanya untuk diajukan sebagai ketua definitif. Sementara, Nek Tu berdalih bahwa Muharuddin tidak tercantum dalam surat tersebut.

"Bukan masalah terpilih atau tidak, tapi ini masalah saling menghormati," ujarnya.

Ridwan juga meminta pimpinan tertinggi Partai Aceh harus mengambil sikap supaya penentuan pimpinan DPRA ini tidak bias. "Harus ada rapat internal, supaya ini clear," tuturnya.(mdk/mtf)