Menteri Yuddy malah bolehkan PNS terima bingkisan lebaran

Yuddy berdalih tak bisa melarang seseorang mendapat rezeki.

2015-07-10 12:55:09

Lebaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, kembali membuat pernyataan kontroversi. Setelah sebelumnya sempat membolehkan penggunaan kendaraan dinas buat mudik, tetapi kemudian diralat, kali ini dia memperbolehkan para Pegawai Negeri Sipil di daerah menerima bingkisan terkait Hari Raya Lebaran atau kerap disebut parsel.

Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melarang penggunaan mobil dinas buat mudik dan meminta para PNS di semua kementerian dan institusi negara manapun supaya tidak menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apapun.

"Saya tidak bisa melarang jika orang dapat rezeki. Selama itu halal, bukan hasil korupsi, serta tidak berpotensi mengganggu independensi dan profesionalitas PNS," kata Yuddy kepada wartawan di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Jumat (10/7).

Padahal, KPK mengingatkan jauh-jauh hari soal praktik gratifikasi seperti parsel bisa menjadi celah buat berbuat korupsi. Sebab, pejabat menerima seakan mempunyai utang budi. Namun, Yuddy malah mengatakan tujuan bingkisan itu bergantung kepada hati nurani masing-masing pejabat pemerintah.

"Yang penting hadiah itu tidak mengganggu kinerjanya sebagai pejabat pemerintah," ujar Yuddy.

Meski begitu, Yuddy menyatakan parsel diterima para abdi negara nilainya tak boleh lebih dari Rp 1 juta, sesuai imbauan KPK. "KPK kan sudah beri arahan," ucap Yuddy.

KPK sudah mengingatkan para pejabat negara tidak menerima bingkisan atau parsel. Peringatan ini sudah disampaikan lembaga antirasuah dalam bentuk surat ke setiap kementerian maupun institusi negara.

"Kami sudah kirimkan suratnya baru ditandatangani pimpinan kepada semua kementerian atau institusi. Imbauan untuk tidak menerima parsel," kata Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi.

Johan mengungkapkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya masih banyak para pejabat yang tidak taat dengan peraturan itu. Sebab, hanya puluhan pejabat mau melaporkan penerimaan parsel itu.

"Itu ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, memang ada menerima tapi tidak dilaporkan karena dia tidak tahu dan kedua dia tidak menerima parsel," ungkap Johan.

(mdk/ary)