Menteri reshuffle Jokowi dilantik tanpa tracking KPK

Meski demikian KPK tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab hal tersebut bukanlah kewajiban.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengaku KPK tidak dilibatkan untuk melakukan tracking menteri reshuffle yang baru dilantik Presiden Jokowi, hari ini, Rabu (12/8). Padahal sebelumnya dalam pemilihan nama-nama menteri kabinet Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk mentracking nama-nama calon menteri yang akan dipilihnya.

"Kalau yang barusan tidak dikomunikasikan ke KPK," katanya saat ditemui di bangsal Kepatihan komplek kantor Gubernur DIY, Rabu (12/8).

Dia menjelaskan pada awal kabinet Jokowi, setidak KPK dilibatkan untuk mentracking sekitar 60 nama calon menteri dalam kabinet Jokowi. Namun dia tidak mengetahui, apakah lima nama baru yang dilantik oleh Jokowi hari ini juga masuk dalam 60 nama yang sebelumnya sudah ditracking oleh KPK.

"Saya tidak tahu di awal ada 60 nama waktu itu dimintakan tracking, yang sekarang masuk dalam situ nggak. Karena bahan data yang 60 itu masih ada atau tidak saya tidak tahu," ungkapnya.

Meski demikian KPK tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab hal tersebut bukanlah kewajiban dan juga bukan seleksi menteri. Menurut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Terus terang tidak dilibatkan, dan KPK tidak ada kewenangan untuk seleksi. Bukan sebuah kewajiban, waktu itu memang dilibatkan untuk penyusunan kabinet yang awal," tandasnya.

Sementara itu terkait dengan nama Darmin Nasution yang masuk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang pernah diperiksa KPK terkait pajak dan kasus Century, Johan menegaskan jika tidak semua orang yang diperiksa oleh KPK adalah orang yang bersalah.

"Yang pertama dimintai keterangan di KPK belum tentu salah, bisa saja ada info yang digali oleh KPK. Tidak serta merta yang diminta keterangan oleh KPK salah," pungkasnya.