Mensos jamin penyaluran PKH tahun ini di Jabar berjalan lancar

Dari data, Idrus menyebut terdapat 1,6 juta keluarga penerima PKH dan 2,5 juta penerima Bansos Rastra di Jawa Barat. Untuk memenuhinya, Kementerian Sosial menganggarkan Rp 6,4 triliun.

2018-03-01 21:33:00

Idrus Marham

Menteri Sosial Idrus Marham, memastikan bantuan akan sampai kepada jutaan warga Jabar yang masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra).

Dari data, Idrus menyebut terdapat 1,6 juta keluarga penerima PKH dan 2,5 juta penerima Bansos Rastra di Jawa Barat. Untuk memenuhinya, Kementerian Sosial menganggarkan Rp 6,4 triliun.

"Penyaluran Bansos Rastra dan PKH di Jawa Barat pada 2018 akan lancar," saat ditemui usai kunjungannya ke rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Bandung, Kamis (1/3).

Ia mencontohkan, pemberian bantuan di Kabupaten Cianjur, telah dilakukan kepada 134 ribu keluarga dengan proyeksi anggaran Rp 294 miliar. Penyaluran bantuan di daerah lainnya juga terus dilakukan, sampai dua hari selanjutnya.

Optimisme kelancaran pemberian bantuan tahun ini hadir karena Pemerintah Provinsi Jabar disebut aktif melakukan support dengan penganggaran uang muka untuk alat transportasi kepada para pendamping PKH di Jawa Barat.

"Sebanyak 5.400 pendamping PKH di Jawa Barat terbantu dalam hal mobilitas," ucapnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Jawa Barat ditopang oleh data terbaru keluarga penerima manfaat.

Salah satu alasan Pemprov memberikan bantuan alat transportasi karena menilai pendamping PKH punya tanggung jawab yang besar dalam menyalurkan bantuan tepat sasaran.

"Ada tuntutan dari pendamping PKH, supaya ada kendaraan supaya mereka bisa bekerja lebih baik," kata Aher.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemprov Jabar, bisa menganggarkan pembelian sekitar 1.500 sepeda motor kepada para pendamping PKH.

Namun karena jumlah pendamping PKH di Jabar mencapai 5.600, maka anggaran tersebut dipecah supaya tidak menimbulkan kecemburuan sesama pendamping PKH.

"Kalau pengadaan motor utuh, hanya cukup untuk 1.500 motor, karena anggaran tidak memadai. Makanya kita tawarkan untuk dipecah dan menjadi DP (uang muka) cicilan motor, bebas tentukan modelnya apa, asal semuanya dapat motor," katanya.

Dengan pengadaan alat transportasi tersebut, lanjut dia, penugasan dari pemerintah pusat dapat dilaksanakan para pembina PKH lebih cepat lagi. Para pendamping PKH pun akan semakin cepat pula menjadikan bansos ini untuk mengeluarkan para keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan.

(mdk/rzk)