LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Mensesneg Ralat Jubir Presiden, Pemerintah Harus Tegas Batasi Mudik

Menanggapi itu, Sosiologi Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai seharusnya ada kebijakan yang tegas untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

2020-04-03 07:37:00
Larangan Mudik
Advertisement

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meluruskan pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyatakan masyarakat boleh mudik lebaran Idul Fitri 2020. Rilis itu disampaikan Fadjroel usai Presiden Jokowi rapat terbatas membahas mudik.

Dalam rilis itu, Fadjroel menyebut bahwa Jokowi membolehkan mudik dengan syarat masyarakat harus isolasi mandiri selama 14 hari. Pratikno menilai ucapan Fadjroel itu kurang tepat.

Menanggapi itu, Sosiologi Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai seharusnya ada kebijakan yang tegas untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Advertisement

"Jika mau sehat dan selamat semuanya, perlu ada kebijakan yang tegas dari negara dalam membatasi mudik saat ini," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (2/4).

Ia menambahkan, pemerintah juga harus memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat atas risiko penyebaran virus corona bila tetap melakukan mudik.

"Perlu edukasi, literasi pada masyarakat atas risiko mudik, apalagi Jakarta masuk wilayah pandemi tertinggi," katanya.

Advertisement

Ia meyakini bila sosialisasi secara masif terkait pembatasan mudik dilakukan oleh pemerintah, budaya mudik masyarakat Indonesia bisa ditunda.

"Salat Jumat yang wajib saja bisa jadi Salat Dzuhur demi keselamatan banyak pihak, apalagi soal mudik di tengah pandemi corona," terangnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan bagaimana kesiapan kontrol kesehatan dari daerah, apabila arus mudik terjadi. Karena budaya mudik merupakan tradisi yang bersifat masif (masal) yang tidak mungkin negara bisa mengontrol perilaku pemudik.

"Selama masyarakat belum ada kesadaran tentang resiko mudik, dan negara juga tak mampu kontrol serta menjamin kondisi sehat para pemudik (berangkat dan kembali ke jakarta). Maka pembatasan mudik perlu dilakukan," pungkasnya.

Baca juga:
PSI: Mudik Tahun Ini Harus Dilarang, Imbauan Tak Cukup
Ridwan Kamil Perketat Kedatangan Pemudik dari Segala Lini
Pemerintah Batal Larang Warga Mudik, Wali Kota Kediri Sebut Siapa Bisa Jamin Mereka?
Bank Indonesia Nilai Mudik Buat Skenario Buruk Ekonomi Jadi Kenyataan
Wamendes: Desa Harus Dilindungi dari Pemudik
Mensos Juliari Tak Yakin Pemberian Bansos Bisa Buat Warga DKI Tak Mudik

(mdk/eko)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.