MenPAN sebut harus ada sanksi untuk Bupati Tolitoli dan wakilnya

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, kasus perkelahian tersebut harusnya ditangani pihak kepolisian. Keduanya bisa saja diproses berdasarkan mekanisme hukum. Polisi sendiri sebetulnya tidak perlu menunggu laporan dari pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyesalkan terjadinya pertengkaran antara Bupati Tolitoli, Mohammad Saleh Bantilan dan Wakilnya, Abdul Rahman H Buding di tempat umum. Dia menegaskan, seharusnya kedua pejabat daerah itu diberi sanksi tegas.

"Harusnya ada sanksi kalau ada hal seperti itu (kalau berantem)," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2).

Dia menilai, sangat tidak pantas pejabat negara bertikai di ruang terbuka. Sejatinya, mereka menjaga etika dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh negara.

"Dari segi etika harus tidak boleh. Sebagai pejabat negara dia harusnya menjaga etika bagaimana berpolitik, bagaimana melaksanakan tugas dengan baik, berkompetisi secara demokrasi," jelas Asman.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, kasus perkelahian tersebut harusnya ditangani pihak kepolisian. Keduanya bisa saja diproses berdasarkan mekanisme hukum. Polisi sendiri sebetulnya tidak perlu menunggu laporan dari pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti.

"Harusnya kalau dengan fakta begitu, tidak perlu laporan, langsung usut," ucapnya.

Mengenai status Aparatur Sipil Negara (ASN) kedua pihak yang bertikai, Asman berjanji akan memprosesnya lebih lanjut. "Kalau urusan ASN nanti ranahnya Menpan."

Diberitakan sebelumnya, Mohammad Saleh Bantilan dan Abdul Rahman H Buding terlibat pertengkaran saat pelantikan pejabat fungsional dan struktural berlangsung di gedung wanita Tolitoli. Dalam video yang sudah viral di media sosial, Abdul Rahman tampak menendang kursi yang diduduki bupati di atas panggung.

Dari informasi yang dihimpun, pertengkaran ini terjadi lantaran Abdul Rahman H Buding tidak diundang dalam pelantikan pejabat fungsional dan struktural. Abdul Rahman mengamuk di lokasi kejadian dan meminta pelantikan dibatalkan.