Menko Tedjo jamin penunjukan Jenderal Gatot tak picu gejolak di TNI

Tedjo menyebut alasan Jokowi menunjuk Gatot dikarenakan dia lebih senior dibandingkan dua kepala staf angkatan lainnya.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyebut posisi Panglima TNI tak perlu dijabat secara bergiliran antar matra di TNI. Sebab, penunjukan Panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden sepenuhnya.

"Apapun yang diputuskan harus diterima itu hak prerogatif Presiden itu tidak boleh kita komentari lagi," kata Tedjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).

Tedjo memastikan tak akan ada polemik berkepanjangan di balik penunjukan Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Walaupun, posisi Panglima TNI kembali akan dijabat dari kalangan Angkatan Darat (AD).

"Ini enggak akan menyebabkan gesekan. Apapun yang diputuskan oleh pimpinannya akan loyal," katanya.

Mantan Kasal ini juga menyebut tak ada undang-undang yang dilanggar oleh Jokowi karena memilih Gatot. Walaupun sesuai tradisi, seharusnya jatah pengganti Jenderal Moeldoko menjadi milik Kasau Marsekal Agus Supriatna.

"Tidak ada istilah bergiliran. Ini kan 'dapat', bisa dilakukan atau tidak. Jadi terjemahkan ini, ini kewenangan Presiden siapa yang memilih. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Saya yakinkan, tidak ada polemik apapun di internal TNI," tegasnya.

Dia juga menyebut alasan Jokowi menunjuk Gatot dikarenakan dia lebih senior dibandingkan dua kepala staf angkatan lainnya. Saat ditanya perihal alasan lainnya, Tedjo tak menjelaskan secara gamblang.

"Pak Gatot yang paling senior dia lulusan 82, yang dua lainnya 83. Pertimbangan lain Presiden punya dong," tukasnya.(mdk/dan)