Menko Puan: Kehadiran pesantren berpengaruh besar mencerdaskan kehidupan bangsa

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada komunitas pesantren Indonesia. Hal itu dilakukan saat perayaan Hari Santri Nasional kemarin (22/10).

2018-10-23 12:03:20

Kemenko PMK

Pada kesempatan tersebut, Puan menyebut, pesantren telah memberikan kontribusi yang konkret dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata dia, pesantren sangat berpengaruh pada pembangunan bangsa yang lebih cerdas. Terutama dalam bidang pendidikan.

"Kita tahu, ada puluhan ribu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang diselenggarakan oleh berbagai pesantren dalam rangka mengintegrasikan diri dengan sistem pendidikan nasional," tutur Puan.

Belum lagi, menurut Puan, ada juga ribuan Raudhatul Athfal (RA) yang kini populer dengan sebutan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan sejumlah universitas yang menginduk ke pesantren. Kehadiran lembaga pendidikan formal di tengah lembaga pesantren itu secara resmi diakui meningkatkan angka partisipasi pendidikan generasi muda.

"Langkah itu adalah salah satu bentuk partisipasi langsung kalangan pesantren dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ucap Puan.

Puan menambahkan, sejak 2017, angka IPM Indonesia sudah berada di atas 70, yang berarti masuk ke dalam kelompok negara High Human development. Namun, Puan mengingatkan, bahwa di hari-hari depan akan terjadi persaingan yang lebih ketat di antara negara-negara dunia dalam meraih kemajuan ekonomi.

Kuncinya, menurut Menko Puan adalah sumber daya manusia. untuk itu, Menko PMK mendorong agar peringatan Hari Santri ini bisa menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren.

"Ke depan saya percaya bahwa pesantren juga akan lebih aktif ke pendidikan vokasional," kata Puan.

Lebih dari itu, Puan juga percaya bahwa komunitas pesantren juga akan lebih dalam terlibat dalam gerakan masyarakat madani untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila, UUD Negara RI 1945, NKRI dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

(mdk/hhw)