Menko Puan: Jangan hubungi semua RS biar siap karena Presiden datang

Menko Puan: Jangan hubungi semua RS biar siap karena Presiden datang. Puan Maharani meminta pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akal-akalan. Program itu dibentuk pemerintah untuk membantu dan memudahkan masyarakat menikmati layanan kesehatan.

2017-01-25 13:42:22

BPJS

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani meminta pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akal-akalan. Program itu dibentuk pemerintah untuk membantu dan memudahkan masyarakat menikmati layanan kesehatan.

Puan mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai fokus program pemerintah tahun 2017. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah optimalisasi peran BPJS Kesehatan dan bertambahnya penerima kartu Indonesia sehat.

"Layanan ini harus prima. Satu kesalahan dalam pelayanan akan membuat citra kurang baik," ungkap Puan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan di Palembang, Rabu (25/1).

Puan menyebut, dirinya kerap menerima laporan dari direksi lembaga itu terkait peningkatan mutu dan pelayanan bagi peserta. Seperti mempercepat proses pengurusan administrasi di setiap kantor BPJS Kesehatan. Dia mengaku akan mengecek langsung kebenaran laporan tersebut.

"Pasti, pasti saya tanyakan kepada petugas. Berapa lama, tidak mungkin Dirut sebar surat edaran, biar kalo buk Puan datang dibilang tiga menit, tidak mungkin," ujarnya.

Selain itu, kata dia, BPJS Kesehatan juga tidak boleh merekayasa pelayanan atau melakukan tindakan dadakan saat pejabat negara, seperti Presiden Joko Widodo berkunjung ke suatu daerah. Misalnya, memasang spanduk berisi motto BPJS Kesehatan di setiap fasilitas kesehatan atau kantor di rumah sakit.

"Karena Presiden mau datang jadi mendadak dipasang. Jangan juga dipasang spanduk lama biar seolah-olah sudah lama dipasang (padahal tidak). Jangan menghubungi seluruh rumah sakit biar siap karena Presiden datang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengklaim program JKN-KIS terus menghasilkan kinerja yang semakin positif, termasuk juga terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi program ini dalam bidang ekonomi diproyeksikan mencapai Rp 289 triliun pada 2021 berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

"Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktivitas ekonomi untuk sektor jasa kesehatan pemerintah, industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan," terangnya.

Dia menambahkan, hingga 13 Januari 2017, jumlah peserta JKN-KIS mencapai 172.620.269 jiwa dan pada 2019 mendatang ditargetkan peserta menjadi 254 juta jiwa. Saat ini BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 26.337 fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami konsisten dalam memberikan pelayanan meskipun banyak tantangan dan permasalahan yang tidak ringan," pungkasnya.

(mdk/lia)