Menko Polhukam sesalkan kerusuhan di Tanjungbalai

Kepada warga yang terlibat pertikaian Tanjungbalai, Wiranto meminta agar tidak melanjutkan perselisihan tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyesalkan kerusuhan bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Kota Tanjungbalai, Sumut, Jumat (29/7) malam. Peristiwa yang mengakibatkan sejumlah vihara dan klenteng terbakar itu seharusnya tidak terjadi.

"Peristiwa di Tanjungbalai seharusnya tidak boleh terjadi dan sangat patut disesalkan," ungkap Wiranto dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Minggu (31/7).

"Hanya karena kesalahpahaman dua warga lalu berkembang menjadi main hakim sendiri dengan menyerang, merusak dan pembakaran. Tindakan itu bukan cerminan budaya kita dalam menyelesaikan masalah bahkan justru tindakan itu semakin membesarkan masalah," sambung dia.

Wiranto menuturkan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Dengan demikian, seluruh warga negara memiliki kebebasan, namun masih dalam batas tertentu. Kebebasan yang dimaksud yaitu bisa melakukan apa saja akan tetapi tidak mengganggu atau mengancam kebebasan orang lain.

"Kita juga memiliki negara hukum di mana supremasi hukum dijaga oleh semua orang dengan cara menghormati dan mematuhinya," terangnya.

Wiranto mengingatkan, seluruh warga perlu menjaga kekompakan dan persatuan bangsa seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, perselisihan dan pertikaian turut diminimalisir.

Kepada warga yang terlibat pertikaian Tanjungbalai, Wiranto meminta agar tidak melanjutkan perselisihan tersebut.

"Dengan masih hangatnya semangat Idul fitri, saya mengajak untuk saling memberi maaf dan biarkan aparat keamanan menyelesaikannya. Semoga Tuhan memberikan kesejukan hati kepada masyarakat," tandasnya.(mdk/ary)