Mengenal sistem monitoring APBD Kalteng secara realtime
Mengenal sistem monitoring APBD Kalteng secara realtime. SIMP3D ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau pelaksanaan APBD dan mengendalikan pembangunan di suatu pemerintah daerah (Pemda). Aplikasi ini mendukung tujuan pelaksanaan e-goverment.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) meluncurkan aplikasi berbasis online yang mereka sebut Sistem Informasi Monitoring Pendapatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMP3D).
SIMP3D ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau pelaksanaan APBD dan mengendalikan pembangunan di suatu pemerintah daerah (Pemda). Aplikasi ini mendukung tujuan pelaksanaan e-goverment, yaitu transformasi proses pelaksanaan berbasis manual menjadi berbasis TIK.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Pemprov Kalteng Herson B Aden mengutarakan, sistem ini akan menampilkan secara realtime mengenai rekapitulasi realisasi pendapatan dan pelaksanaan APBD Pemprov Kalteng.
Kata dia, masyarakat bisa melihat hal itu semua dengan mengakses http://bappeda.kalteng.go.id/ di manapun dan kapanpun.
"Di daerah lain masih belum ada yang realtime, kita bisa lihat tuh misalnya pendapatan Kalimantan Tengah apa saja," katanya saat berbincang di Kantor Bappeda, Palangkaraya, Kalteng, Selasa (13/12).
Dia menambahkan, SIMP3D teruji mampu mempermudah kerja Pemprov Kalteng dalam memonitoring pelaksanaan APBD serta pengendalian pembangunan sejak dari pemaketan kegiatan hingga kontrol pembayaran dan proses realisasi keuangan.
"Penyimpangan (anggaran) dengan adanya aplikasi ini sangat sulit sekali. Manfaatnya kita bisa tahu target dari setiap realisasi (pembangunan)," terangnya.
Manfaat lain dari SIMP3D ialah efisiensi sumber daya manusia (SDM) dan waktu dengan didukung data beserta rekapitulasi yang dihasilkan bersifat cepat, tepat dan akurat. Aplikasi ini juga membuat kebutuhan eksekutif dalam penentuan kebijakan strategis.
Lanjut Erson, untuk membuat aplikasi ini dirinya bersama Bappeda tidak melibatkan jasa konsultan maupun pihak ketiga lainnya. "Kita tidak pakai jasa konsultan hingga miliaran. Kita buat sendiri," terangnya.
"Sistem ini tidak hanya memantau dan menampilkan pendapatan pemerintah daerah, akan tetapi juga sebagai informasi seluruh pembangunan fisik, pelaksana, realisasi keuangan dan indikator lainnya. Selama ini sulit diketahui, sulit dimonitor. Sekarang pimpinan dan anak buah tidak bisa bohong," pungkasnya.
Untuk informasi, SIMP3D dikembangkan agar bisa terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah (Simda 2.7 BPKP), Sirup LKPP serta mengkolaborasi seluruh SKPD agar terlibat dalam proses kerja pada sistem tersebut. Sistem ini bisa diakses melalui desktop maupun mobile.