Mendagri Yakin Partisipasi Pemilu 2019 Mencapai 80 Persen

Mendagri Yakin Partisipasi Pemilu 2019 Mencapai 80 Persen. Agar target dapat dicapai, pihaknya juga akan aktif mengajak masyarakat tidak golput dan datang ke TPS untuk mencoblos.

2019-04-05 11:59:01

Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yakin bahwa pemilu 2019 kali ini akan berlangsung sukses. Setidaknya, target partisipasi masyarakat sebesar 78 sampai 80 persen dapat tercapai. Ia pun membandingkan tingkat partisipasi pemilu di tahun-tahun sebelumnya.

"Ya memang tingkat partisipasi menentukan kualitas suksesnya pileg dan pilpres, tahun 55 saja pemilu tingkat partisipasinya 91,4 persen. Kemudian 2014 mencapai 74 persen. KPU dan pemerintah, khususnya Kemendagri, optimis bahwa bisa mencapai angka minimal 78-80 persen pemilih ini," tukas Tjahjo di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat (5/4).

Selain itu, ia juga menilai Mahkamah Agung (MK) sudah memberikan payung hukum yang jelas guna memastikan semua warga dapat memilih. Yaitu, dengan membolehkan pemilih yang tidak memiliki e-KTP menggunakan surat keterangan (suket) perekaman.

Karenanya, Tjahjo menegaskan bahwa semua warga yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) wajib menggunakan hak pilihnya. Agar target dapat dicapai, pihaknya juga akan aktif mengajak masyarakat tidak golput dan datang ke TPS untuk mencoblos.

"Pilihlah siapapun pilihannya dengan demokratis, (hal ini) dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pileg dan pilpres ini," tuturnya.

Tjahjo menambahkan, saat ini sudah ada sekitar 192 juta penduduk yang masuk dalam DPT yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, sebanyak 98 persen e-KTP juga sudah terekam.

Namun, agar Pemilu semakin berjalan sukses, Tjahjo juga akan meminta seluruh jajaran terkait untuk tetap mengorganisir masyarakat merekam e-KTP, meski suket e-KTP sah digunakan.

Ia mengatakan, pihak Kemendagri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satpol PP, dan Lingkungan dan Masyarakat (Linmas) akan terus mendorong masyarakat mengurus hal tersebut.

"Warga negara yang belum sempat merekam datanya tolong untuk tetap bisa merekam data dengan baik sehingga bisa maksimal tingkat partisipasi masyarakat," Tjahjo.

(mdk/eko)