Mendagri Wajibkan Kepala Daerah Terima Unjuk Rasa Warga Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang berada di Papua dapat memfasilitasi berbagai bentuk unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat di sana. Khususnya, kepada para kepala daerah yang diminta temui para pendemo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang berada di Papua dapat memfasilitasi berbagai bentuk unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat di sana. Khususnya, kepada para kepala daerah yang diminta temui para pendemo.
"Kalau ada demo baik sudah izin kepolisian atau belum, tolong diterima," tutur Tjahjo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).
Tjahjo menyebut, pihaknya membuat radiogram untuk setiap kepala daerah di Papua agar tidak meninggalkan wilayahnya. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat Papua yang berunjuk rasa dapat ditemui dan ditampung aspirasinya secara langsung.
"Yang kedua, koordinasi penuh dengan forkum Pemda. Yang ketiga, segera bertemu dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat," jelas dia.
Tjahjo berharap, setiap kepala daerah di Papua dapat memberikan penjelasan dengan baik dan membimbing masyarakat agar tidak mudah termakan isu berita bohong atau hoaks.
"Koordinasi kami tetap dari komando Pak Menko Polhukam. Saya juga hampir tiap hari telepon bupati, wali kota, Pak Gubernur. Kami berkoordinasi dengan Pak Menko Polhukam. Nanti kalau suasana sudah tenang, nanti Pak Gubernur Papua, Papua Barat, berkunjung ke Jatim bertemu Bu Khofifah. Syukur ke Malang, menyambangi asrama mahasiswa Papua untuk dialog," Tjahjo menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Fadli Zon Minta Jokowi Segera ke Papua Bicara dengan Tokoh Masyarakat
VIDEO: Dalih Pemerintah Blokir Internet di Papua Demi Kepentingan Nasional
Moeldoko Soal Internet di Papua Dibatasi: Dulu Enggak Ada Tetap Bisa Hidup
Rapat Bersama DPR, Menhan Ryamizard Angkat Suara soal Aksi Massa di Papua Barat
Mahfud MD: Kalau Indonesia Terpecah, Tidak Ada yang Diuntungkan
Moeldoko Sebut Ada Kelompok yang Tak Senang Upaya Jokowi Memajukan Papua
Penjelasan Polri Soal Pembatasan Internet di Papua