LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Mendagri Tito Tegaskan Pengentasan Kemiskinan Harus Keroyokan

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pengentasan kemiskinan ekstrem ini harus menjadi perhatian bersama. Pengerjaannya pun harus bersifat kolaboratif agar sasaran bisa tepat dan maksimal.

2021-09-29 15:29:52
Kemiskinan
Advertisement

Lima kabupaten di Jawa Barat menyumbang angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kebijakan pengentasannya harus dilakukan secara terintegrasi dan bersama-sama.

Pemerintah memiliki target untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pada 2024 secara bertahap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ada 27 juta jiwa yang masuk kategori penduduk miskin, 10 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.

Tahun ini ada tujuh provinsi yang menjadi sasaran. Yakni, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Di Jawa Barat, terdapat lima kabupaten yang menjadi sasaran.

Advertisement

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pengentasan kemiskinan ekstrem ini harus menjadi perhatian bersama. Pengerjaannya pun harus bersifat kolaboratif agar sasaran bisa tepat dan maksimal.

"Harus bersama-sama. Khusus di Jabar ada lima kota/kabupaten yang jadi target untuk dikeroyok ramai-ramai. Yaitu, Karawang Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Kabupaten Bandung. Yang kalau ditotal ada 480 ribu masyarakat yang masuk kelompok miskin ekstrem," kata Tito saat mendampingi Wapres Ma'ruf Amin di Kota Bandung, Rabu (29/9).

Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, anggaran untuk menyelesaikan masalah kemiskinan sudah tersedia di kementerian dan lembaga. Fokus saat ini adalah bagaimana agar pendistribusian dan pendataan tidak bermasalah, termasuk perencanaannya harus matang.

Advertisement

"Anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Sering kali jadi masalah data penerima. Diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut," jelas Ma'ruf.

"Penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," pungkasnya.

Baca juga:
Wapres Tegaskan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Cukup, Soroti Soal Pendataan
Ma'ruf Amin Sebut 10 Juta Lebih Penduduk Indonesia Masuk Kategori Miskin Ekstrem
Survei: Indeks Persepsi Kesejahteraan RI Turun, tapi Lebih Baik Dibanding Singapura
Pemerintah Jokowi Sasar 35 Kabupaten untuk Mengurangi Kemiskinan Ekstrem di 2021
Gubernur Ganjar Jalankan Perintah Wapres Memetakan 5 Kabupaten Miskin di Jateng
Tingkatkan Pendapatan Warga, 5 Kabupaten di Jatim Jadi Contoh Pengentasan Kemiskinan

(mdk/yan)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.