Mendagri sebut selama 4 tahun BNPP mampu ubah wajah perbatasan Indonesia
"Di akhir masa pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla masih banyak hal yang harus dicapai. Masih ada beberapa PLBN di perbatasan Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia yang harus segera diselesaikan," kata Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, menghadiri Konferensi Pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Acara ini diselenggarakan di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, selama beberapa hari terakhir ini.
Tjahjo menjelaskan tentang berbagai pencapaian kerja BNPP selama ini. Pencapaian kerja institusi yang telah dia pimpin selama empat tahun ini disampaikan dengan tema 'Progres Pembangunan Kawasan Perbatasan'.
"Selama 4 Tahun perjalanan BNPP, wajah perbatasan yang diidam-idamkan oleh warga negara Indonesia akhirnya terwujud. Hal ini juga merupakan salah satu komitmen Bapak Presiden sejak awal jalannya pemerintahan," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (24/10/2018) lalu.
Lanjutnya, Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk mengubah wajah perbatasan. Menurut catatan BNPP, selama tiga tahun perjalanan BNPP telah dibangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dari 187 kecamatan. .
"Selama 3 Tahun, sudah 7 PLBN yang dibangun dari total 187 kecamatan yang ada. Ini merupakan kolaborasi yang solid antar 17 kementerian/lembaga yang ikut terlibat," ucap Tjahjo.
Dirinya mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus dicapai oleh BNPP dan belum saatnya untuk merasa puas.
"Di akhir masa pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla masih banyak hal yang harus dicapai. Masih ada beberapa PLBN di perbatasan Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia yang harus segera diselesaikan, jangan langsung puas dulu," kata Tjahjo.
Di akhir keterangannya, dia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta mengawal program pemerintah.
"Masyarakat harus aktif ikut serta mengawal setiap program pemerintah. Ini merupakan keseriusan pemerintah agar program perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan dari mulai pusat sampai daerah," tutup Tjahjo.
Baca juga:
Dirjen Otda puji kekompakan & konsolidasi pengamanan Pemilu di Jatim
Kemendagri tunggu surat rekomendasi sanksi Bawaslu untuk 11 kepala daerah di Riau
Pembuatan e-KTP cukup bawa KK tak perlu surat pengantar RT/RW
Penjelasan Mendagri soal Percepatan Pembangunan 11 PLBN
Mendagri: Revolusi mental harus jadi gerakan sosial masyarakat Indonesia
Kemendagri sebut posisi Wagub DKI bisa kosong hingga 2021