Mendagri sebut di sisa masa jabatan Jokowi tak ada pemekaran daerah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pada sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak akan ada Daerah Otonomi Baru atau pemekaran dari suatu daerah. Tercatat terdapat 314 yang diajukan untuk pemekaran daerah otonomi seperti provinsi Sumbawa, Buton, Tapanuli Selatan, Nias, Barito, Sintang, Cirebon, dan Papua

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pada sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak akan ada Daerah Otonomi Baru atau pemekaran dari suatu daerah. Tercatat terdapat 314 yang diajukan untuk pemekaran daerah otonomi seperti provinsi Sumbawa, Buton, Tapanuli Selatan, Nias, Barito, Sintang, Cirebon, dan Papua.

"Dengan segala permohonan maaf untuk periode pak Jokowi sampai tahun depan (2018) belum bisa memenuhi harapan, aspirasi masyarakat di daerah untuk pemekaran provinsi dan kabupaten/kota," kata Tjahjo dalam Rapimnas dan Workshop ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (20/6).

Tjahjo mengatakan tidak ada pemekaran otonomi baru ini disebabkan karena beberapa faktor salah satunya karena perekonomian era Jokowi masih di bawah enam persen. Lanjutnya tujuan dari otonomi daerah adalah untuk pemerataan pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

"Tetapi otonomi daerah tidak bisa pemerintah daerah saja di satu provinsi merangkap ada pengadilan negeri di NTT hanya (gedung) PN saja dan sopirnya tak ada stafnya. Belum bicara kejaksaan, pengadilan. Ini saling terkait," jelasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, pemekaran daerah tidak selalu membawa pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Namun pemerataan bisa terwujud jika infrastruktur di setiap daerah dapat dibenahi.

"Pilihannya ke depannya ada dua, dimaksimalkan peranan kecamatan, namanya kecamatan sebagai pusat pengembangan. Bisa juga dimekarkan dengan cara dibangun jalan akses. Percuma dibikin kabupaten kalau aksesnya tidak ada," katanya.(mdk/dan)