Mendagri Sebut Cegah ASN Terpapar Radikalisme Dimulai dari Kemenpan RB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pencegahan radikalisme terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu dengan koordinasi lintas kementerian. Dimulai dari Kementerian PAN-RB yang melakukan perekrutan ASN dengan memberikan materi terkait ideologi Pancasila.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pencegahan radikalisme terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu dengan koordinasi lintas kementerian. Dimulai dari Kementerian PAN-RB yang melakukan perekrutan ASN dengan memberikan materi terkait ideologi Pancasila.
"Kemenpan saat rekrutmen perbuat apa, rekrutmen perlu ada materi yang berhubungan dengan masalah pemikiran-pemikiran non Pancasila," kata Tito di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (15/11).
Tito menjelaskan, pencegahan akan difokuskan terkait ideologi Pancasila. "Karena ideologi bisa kalah hanya dengan ideologi yang baik. Di samping faktor-faktor ya kemiskinan, ketidakadilan, perlu ditangani," kata Tito.
Platform Aduan Radikalisme
Sebelas kementerian dan lembaga negara bekerjasama meluncurkan platform portal aduan radikalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) guna mencegah bahaya radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Disampaikan Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji, keterlibatan BNPT dalam menangkal radikalisme di ASN guna mendapatkan informasi mendalam.
"Saya tekankan ini adalah radikalisme negatif. Paling tidak, BNPT bisa minta crosscheck, data yang ada terima laporan kita cek ke BNPT dan (lembaga) lain," ujar Wahyu usai penandatanganan bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (12/11).
(mdk/rnd)