Mendagri Minta Kepala Daerah Copot Sekda Tak Patuh dan Menekan

Tjahjo mengatakan, proses kaderisasi Sekda tidak singkat. Mereka nantinya diwajibkan mampu menjabarkan visi-misi dan janji kampanye paslon bupati dan wakil bupati. Setelahnya disesuaikan dengan DPRD dalam perencanaan program, termasuk anggarannya.

2018-11-12 13:07:12

Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo meminta setiap kepala daerah tidak ragu untuk mencopot jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang tidak patuh. Apalagi jika sampai menyalahi jabatan dengan terjun berpolitik.

"Jadi kalau ada Sekda, SKPD, yang tidak patuh pada kepala daerah, apalagi menekan, apa ngajak bargaining, ya ganti saja. Enggak masalah. Itu kewenangan bapak ibu sekalian," tutur Thahjo di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

Untuk itu, sudah seharusnya mereka profesional dalam bekerja. Jika pada akhirnya Sekda tidak mampu bekerjasama dengan kepala daerah, adalah lumrah melakukan penggantian.

"Jadi tolong bapak ibu sekalian jangan sampai ada Sekda ke bawah yang menekankan kepala daerah. Secara prinsip nggak bisa," jelas dia.

Tjahjo mengingatkan, hanya kepala daerah dan anggota DPRD yang boleh berpolitik lantaran jabatan itu diperoleh berdasarkan proses politik. Sementara, Sekda masuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Buat surat ke saya lewat Pak Dirjen Otda atau Sekjen, ganti. Kalau enggak, ini repot," jelas Tjahjo.

Reporter: Nanda Putra Perdana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)