Mendagri: Anggaran Pilkada 2020 Cukup

Data Penduduk Pemilih Potensi Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 untuk sementara berjumlah 107,5 juta jiwa.

2019-09-23 14:20:42

Mendagri

Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo saat menghadiri peluncuran Pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 mengatakan anggaran biaya Pilkada itu cukup dan tercukupi.

"Mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah, intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum tandatangani NPHD," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (23/9).

Secara prinsip anggaran tersebut kata dia sudah dipersiapkan oleh daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, semuanya sudah masuk dalam revisi APBD 2020.

"Belum tandatangani tinggal masalah harga dan kompromi saja, tinggal ada sejumlah daerah yang jumlah anggarannya sedang dibicarakan dengan KPU," ungkap dia.

Kemendagri, kata dia terus berkomunikasi dengan kepala daerah yang belum menemui titik temu dengan KPU daerah soal jumlah anggaran yang harus disiapkan untuk Pilkada 2020.

"Tiap hari kita telepon kepala daerah agar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa selesai tepat waktu, dan teman-teman KPU di daerah tidak merasa kesulitan, tidak merasa terganggu," ucapnya.

Sementara itu, Data Penduduk Pemilih Potensi Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 untuk sementara berjumlah 107,5 juta jiwa.

"Data sementara dari Ditjen Dukcapil, untuk laki-laki sebanyak 53,9 juta jiwa dan perempuan 53,6 juta jiwa," kata Tjahjo.

Data tersebut merupakan jumlah pemilih potensial untuk 270 daerah atau pada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan menggelar Pilkada 2020. Demi mendukung penyelenggaraan pilkada agar berlangsung sukses, Kemendagri melakukan beberapa upaya penting terhadap data kependudukan saat ini.

Salah satunya, yakni soal data pemilih, Kemendagri melakukan optimalisasi perekaman dan pencetakan e-KTP serta menerbitkan surat keterangan bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman data.

"Jujur, walaupun sudah 92 persen warga negara kita yang punya KTP elektronik, tapi masih ada perekaman yang belum optimal seperti di Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin 23 September 2019 secara resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020.

"Kita luncurkan setelah proses pematangan rencana penyelenggaraan dalam kegiatan konsolidasi nasional selama dua hari sebelumnya pada 21-22 September 2019," kata Ketua KPU RI Arief Budiman usai meluncurkan Pilkada Serentak 2020.

Peluncuran tersebut secara simbolis ditandai dengan pencoblosan surat suara di layar digital oleh seluruh komisioner KPU RI.

(mdk/ded)