'Menarik SBY bersaksi soal DKP pecat Prabowo'

"Kalau dulu Pak Prabowo tidak capres itu soal hukum saja, sekarang politik," kata Salim Said.

2014-06-20 15:10:26

Surat Pemecatan Prabowo

Mantan Panglima ABRI Wiranto buka-bukaan soal surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemberhentian mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis '98.

Direktur Eksekutif Institute Peradapan, Salim Said mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi saksi dalam kasus tersebut tentunya akan menarik. Sebab, SBY kala itu merupakan anggota DKP tahu seluk beluk persoalan tersebut.

"Saya tidak menjawab pertanyaan itu, mungkin presiden tidak diwajibkan memberi kesaksian seperti itu. Kalau terjadi akan menjadi sangat menarik, SBY DKP, apakah beliau bisa dihadirkan dalam kesaksian," kata Salim di sela-sela diskusi bertajuk 'Perang Antar Jenderal Prabowo dan Jokowi' di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6).

Salim menegaskan, kasus penculikan itu sudah bernuansa politik, apalagi menjelang Pilpres 2014. Tak terkecuali dengan diamnya Presiden SBY dalam kasus ini.

"Pasti menjelang pilpres pasti ada nuansa politiknya, bukan hukum saja pada tingkat ini. Kalau dulu Pak Prabowo tidak capres itu soal hukum saja, sekarang politik," jelasnya.

Lebih lanjut, Salim tidak mempersoalkan dengan adanya pensiunan jenderal yang masuk ke dalam timses pemenangan capres dan cawapres. Sebab, kata dia, mantan jenderal posisinya sama dengan warga sipil biasa dalam berpolitik.

"Yang bikin kacau kita, kenapa kalau mantan tentara dukung mendukung, persatuan mahasiswa mendukung, kenapa mantan negara tidak boleh. Yang bikin ribut kita, enggak bisa membedakan purnawirawan dan tentara aktif," jelas Salim.

"Dua kubu jenderal itu warga negara biasa, bekas tentara itu enggak soal, itu hak mereka, yang sewot kita ini, kita enggak ngerti ini warga negara biasa, kalau bedil kita takut, enggak usah dirisaukan," tutupnya.

(mdk/did)