Menag keluhkan minimnya petugas ibadah haji

Menag keluhkan minimnya petugas ibadah haji. Lukman mengatakan, perbandingan jumlah petugas dengan jemaah haji ialah 1:63 atau satu petugas melayani 63 jemaah. Padahal dari perhitungan Kementerian Agama idealnya itu 1:40 atau satu petugas melayani 40 jemaah.

2017-11-01 12:23:54

Menag

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tak percaya diri alias pede atas penilaian BPS mengenai Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) dalam pelayanan ibadah haji tahun 2017. Hasil penilaian BPS tingkat kepuasan jemaah mencapai 84,85 persen dan masuk kategori memuaskan atau naik 1,02 poin dibandingkan penyelenggaraan haji pada tahun 2016.

"Kami jajaran Kementerian Agama merasa tidak terlalu pede karena jumlah jemaah mengalami penambahan luar biasa menjadi 221 ribu. Penambahan saja sebanyak 52.200 jemaah haji. Sementara petugas hanya bertambah 250 orang menjadi 3.500 petugas," kata Lukman di Kantor BPS RI, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Lukman mengatakan, perbandingan jumlah petugas dengan jemaah haji ialah 1:63 atau satu petugas melayani 63 jemaah. Padahal dari perhitungan Kementerian Agama idealnya itu 1:40 atau satu petugas melayani 40 jemaah.

"Itu normalnya. Karenanya kami merasa bersyukur berhasil mencapai indeks kepuasan jemaah haji 2018 menjadi 84,85 persen. Sejak tahun 2014, sejak pemerintahan Jokowi-JK terus mengalami tren terus naik," ujar dia.

Politisi PPP ini menambahkan, ke depan pihaknya terus berjuang agar kuota petugas haji ditambah pemerintah Arab Saudi. Kendati untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 mendapat tambahan 250 petugas, namun jika dibandingkan jemaah mencapai 52 ribu kurang ideal.

"Petugas itu ditentukan Pemerintah Saudi. 2016 kita dapat kuota 3.250. Tahun ini hanya 3.500, hanya bertambah 250 padahal jemaah bertambah 52 ribu," tandasnya.

Tak lupa Lukman mengapresiasi kinerja para petugas haji 2017 yang juga sangat mempengaruhi indeks kepuasan pelayanan haji tahun ini. Petugas haji tak hanya dari jajaran Kemenag tapi juga Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri.

(mdk/gil)