Megawati sebut KPK main politik hingga minta Jaksa Agung laporan

Megawati meminta bila ada kepala daerah berasal kader partai yang dicokok kejaksaan, ketua umum partainya dapat laporan.

2016-09-07 11:42:42

Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi bermain politik dalam pengusutan kasus korupsi. Hal itu dia sampaikan di hadapan puluhan kader PDIP dalam acara pembukaan Sekolah Partai PDI Perjuangan di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/9) kemarin.

"KPK itu sekarang suka main politik. Orang KPK itu saya yang bikin. Padahal itu bagian dari ranah hukum," ujar Megawati.

Megawati tidak melanjutkan arah pembicaraannya soal KPK yang ditudingnya bermain politik tersebut. Megawati lalu beralih pembicaraan soal kasus bantuan sosial (Bansos).

Megawati menyinggung banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus Bansos. Menurut Mega, dana bansos bukanlah duit kepala daerah yang bebas digunakan.

"Kenapa kena Bansos? karena dipikir bantuan sosial. Aiiih bansos itu emang duit sendiri bukanlah," ujarnya.

Tak cuma mengkritik KPK, Megawati juga menyatakan pernah meminta sesuatu kepada jaksa Agung HM Prasetya. Megawati meminta bila ada kepala daerah berasal kader partai yang dicokok kejaksaan, ketua umum partainya dapat laporan.

Contohnya, bila ada kader PDI Perjuangan yang ditangkap oleh kejaksaan, Mega meminta diberitahukan terlebih dahulu.

"Saya bilang sama Jaksa Agung. Mas, mbok baik-baik lho Mas. Ketua Umum itu ada lho Mas. Kalau ada yang mau diini (ditangkap), kasih tahu saya dululah," ujar Megawati.

Namun demikian, Mega menolak jika hal ini dianggap sebagai sebuah intervensi terhadap proses hukum. Mega menyebut hal itu supaya penegakan hukum khususnya korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan karena kepentingan politis semata.

"Saya enggak minta apa-apa kok, saya hanya mau tahu, ini dipolitisasi atau tidak. Ya kalau dipolitisasi ya sama sajalah," ujar Megawati.

(mdk/hhw)