Mbak Tutut Tanggapi Soal Gelar Pahlawan Soeharto: Kami Tidak Membela Diri, Rakyat Kini Semakin Dewasa dan Cerdas
Mbak Tutut, putri sulung Presiden kedua RI Soeharto, memberikan pendapat mengenai perdebatan terkait penetapan gelar pahlawan nasional.
Putri sulung Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana, yang akrab disapa Tutut, memberikan pandangannya mengenai perdebatan seputar penetapan gelar pahlawan nasional untuk ayahnya. Menurutnya, masyarakat Indonesia kini semakin cerdas dalam menilai berbagai tindakan yang telah dilakukan Soeharto selama 32 tahun masa kepemimpinannya.
"Saya rasa rakyat juga makin pinter lho. Jadi, sudah Mas juga apalagi wartawan, pinter-pinter kabeh. Jadi, bisa melihat apa yang Bapak lakukan, dan bisa menilai sendiri ya," ungkap Tutut saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).
Dia menambahkan bahwa tidak ada yang perlu dibela atau disembunyikan mengenai masa kepemimpinan ayahnya. "Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana tapi semua sudah terlihat kok. Enggak ada yang ditutupi," lanjutnya.
Tutut juga menyatakan bahwa adanya pro dan kontra adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi seperti Indonesia. Dia menegaskan bahwa keluarganya tidak merasa kecewa atau menyimpan dendam terhadap pihak-pihak yang menolak gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
"Untuk yang kontra, yang tidak mendukung, saya, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana karena memang kita kan negara kita ini kan kesatuan Bhinneka banyak ininya ya, macem-macemnya. Monggo-monggo saja," jelasnya.
Lebih lanjut, Tutut menyadari bahwa ayahnya pernah gagal mendapatkan gelar pahlawan nasional pada masa pemerintahan sebelumnya sebelum Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
"Supaya jangan ada yang marah gitu ya. Sekarang Insya Allah masyarakat makin dewasa, rakyat makin dewasa dan juga makin pintar semuanya," tutup Tutut.
10 Jasa Pahlawan Nasional
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional. Penetapan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari negara atas jasa-jasa luar biasa yang telah mereka berikan demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 mengenai Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Salah satu tokoh yang mendapatkan gelar tersebut adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Ia dianggap berjasa ketika menjabat sebagai Wakil Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Yogyakarta setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.
Dalam perannya, Soeharto memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru pada tahun yang sama. Selain itu, terdapat nama Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional dalam bidang perjuangan politik dan pendidikan. Aktivis buruh perempuan, Marsinah, yang gugur pada masa Orde Baru juga termasuk dalam daftar ini.
Berikut adalah sepuluh nama penerima gelar pahlawan beserta jasa-jasanya untuk bangsa Indonesia:
1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur, yang dikenal dalam bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh yang mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.
2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah, yang berkontribusi dalam perjuangan bersenjata dan politik. Jenderal Soeharto menunjukkan kepemimpinannya sejak masa kemerdekaan dengan memimpin pelucutan senjata Jepang di Kota Baru pada tahun 1945.
3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur, yang menjadi simbol keberanian dan perjuangan Hak Asasi Manusia dari kalangan rakyat biasa. Ia lahir di Desa Ngunjo, Nganjuk, Jawa Timur, dalam keluarga petani miskin yang mengajarkan nilai kerja keras dan keadilan sosial.
4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat, yang dikenal dengan gagasan konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Djuanda pada tahun 1953.
5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat, seorang ulama dan pendidik yang berperan penting dalam memelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia.
6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah, yang memulai perjuangan militernya sebagai komandan Kompi dalam TKR selama perang kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949.
7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkontribusi besar dalam bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah pada tahun 1921, serta sekolah kejuruan wanita dan sekolah agama pada tahun 1922.
8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur, seorang ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama.
9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara, yang dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Ia memimpin Pasukan Dayak di Simalungun dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda, dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil, termasuk kemenangan di pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala.
10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara, Sultan Tidore ke-37 yang memimpin dari tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967, yang juga berkontribusi dalam bidang politik dan diplomasi.