Mayoritas warga khawatir dengan intoleransi di sepanjang Pilgub DKI
Mayoritas warga khawatir dengan intoleransi di sepanjang Pilgub DKI. Usep mengatakan sepanjang masa kampanye berita bohong atau hoax banyak dimunculkan ke media sosial. Termasuk, munculnya sebuah opini yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik kepercayaan masyarakat.
Populi Center mencatat sebanyak 71 persen warga DKI Jakarta merasa khawatir dengan sikap intoleransi yang terjadi sepanjang Pilgub DKI. Bahkan, perpanjangan masa kampanye bagi para calon Gubernur tidak banyak berkontribusi dalam pendidikan politik masyarakat.
"Yang ada malah masyarakat makin intoleran dengan memainkan isu SARA yang mengkhawatirkan," kata Peneliti Populi Center, Usep S Ahyar dalam sebuah diskusi di Kantor Setara Institute, Jakarta, Kamis (23/3).
Bukan hanya itu, Usep mengatakan sepanjang masa kampanye berita bohong atau hoax banyak dimunculkan ke media sosial. Termasuk, munculnya sebuah opini yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik kepercayaan masyarakat.
"Makanya saya pernah bilang memperpanjang kampanye, sama dengan memperpanjang tawuran," ujarnya.
Usep menambahkan, jelang putaran dua Pilgub DKI politik identitas pun semakin menguat. Hal itu terbukti dari adanya imbauan-imbauan kepada warga untuk memilih pemimpin berdasarkan identitas agama.
"Padahal kan dalam bernegara agama tertentu tidak ada hirarki, datanya nominal kalau dalam bahasa statistik," ucap dia.
Sementara itu, peneliti Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan bila semua temuan itu menunjukkan adanya pergeseran sosial di Jakarta. Menurut dia, warga DKI mulai tutup mata soal keberagaman di Indonesia.
"Warga mestinya sadar keberagaman adalah keniscayaan. Makanya kenapa ada Bhinneka Tunggal Ika," pungkas Bonar.
Baca juga:
Tim medsos cagub dan cawagub harus mulai hentikan perang & kebencian
Kapolri: Malu kalau kedepankan primordialisme, intimidasi di Pilkada
Pemprov DKI sudah turunkan 790 spanduk provokatif
Surat suara Pilkada DKI putaran kedua mulai dicetak
Plt Gubernur DKI: Orang luar tidak perlu ikut campur Pilkada Jakarta