Masinton tegaskan UU Penyadapan bukan cuma buat KPK tapi BIN, BNN, Polri & Kejagung

Masinton juga menuturkan, RUU penyadapan sudah masuk dalam Prolegnas 2018. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan penyadapan diatur dalam sebuah undang-undang.

Wacana Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan hingga kini masih menuai pro kontra di berbagai kalangan karena dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, RUU ini bukan hanya untuk KPK, tetapi juga lembaga lainnya.

"RUU tentang penyadapan bukan hanya mengatur mekanisme dan pertanggunggungjawaban KPK saja, tapi berlaku untuk semua institusi yang diberikan kewenangan melakukan penyadapan seperti BIN, BNN, Polri, Kejaksaan," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (1/2).

Masinton juga menuturkan, RUU penyadapan sudah masuk dalam Prolegnas 2018. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan penyadapan diatur dalam sebuah undang-undang.

"Mahkamah Konstitusi bahwa prosedur penyadapan harus diatur melalui undang-undang. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan hingga saat ini belum ada pengaturan yang komprehensif," ungkapnya.

Penyadapan berdasarkan pandangan MK, kata Masinton, juga dianggap sebagai pelanggaran privasi. Oleh karena itu, proses penyadapan harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

"Mahkamah berpendapat, penyadapan merupakan bentuk pelanggaran right of privacy sebagai bagian dari HAM yang dapat dibatasi. Hal ini jelas melanggar UUD 1945," tandasnya.