Mantan Pangkostrad: Usulan wakil panglima jangan dibawa ke politik

Djaja Suparman meyakini posisi ini sangat penting untuk mengatur pasukan di tengah kesibukan panglima.

2015-04-07 20:44:00

TNI

Wacana Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang ingin posisi Wakil Panglima TNI diaktifkan kembali, diamini oleh Mantan Pangdam dan Pangkostrad, Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman. Menurutnya, apa yang diminta Moeldoko itu merupakan hal yang wajar, mengingat posisi Wakil Panglima TNI merupakan kebutuhan mutlak untuk mendampingi kinerja Panglima TNI.

"Ya itu memang kebutuhan kok, kenapa dipermasalahkan. Kita ini rusak karena opini dan traumatik yang tidak jelas. Saya saja sudah menyarankan agar ada Wakil Panglima TNI dari dulu," kata Djaja saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

"Karena Panglima kan harus selalu ada, sementara jika panglima sedang ada kesibukan bersama presiden atau ada kepentingan lain, kan tentara tetap harus ada yang mimpin buat ngendaliin pasukan. Bahas strategi, baca pergerakan musuh, kan harus ada yang bertanggung jawab mengaturnya," katanya menambahkan.

Djaja yakin bahwa posisi Wakil Panglima itu nantinya akan makin meningkatkan kinerja TNI dari aspek internalnya. Karena masalah kepemimpinan merupakan salah satu substansi primer di dalam dunia kemiliteran.

Maka dirinya meminta kepada sejumlah pihak, agar jangan terlalu mempermasalahkan inisiatif Moeldoko tersebut, apalagi mengait-ngaitkannya dengan urusan politik.

"Akan sangat membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas-tugas. Selama ini, jika Moeldoko berhalangan hadir dalam suatu acara, kan tidak ada yang bisa mewakilkan. Namun dengan adanya wakil panglima, dapat digantikan karena wewenangnya sama dengan Panglima TNI," kata Djaja.

"Jadi harus ada yang nunggu dan bertanggung jawab. Maka Wakil Panglima itu penting lah. Jadi kalau nggak tahu kepentingannya jangan mengomentari, apalagi dibawa-bawa ke politik, jangan itu. Profesional aja lah," pungkasnya.

(mdk/tyo)