Mahfud soal Penolakan UU Cipta Kerja: Di Indonesia Ada Undang-Undang Tidak Ditolak?
Menko Polhukam Mahfud MD tidak ambil pusing dan mempersilakan kelompok yang menolak untuk bersuara.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan tujuh fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN dan PPP menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sementara Demokrat dan PKS menolak.
Menanggapi penolakan itu, Menko Polhukam Mahfud MD tidak ambil pusing dan mempersilakan kelompok yang menolak untuk bersuara.
"Ya biar saja. Mana di sini ada undang-undang yang tidak ditolak?" katanya di Gedung Sekolah partai DPP PDIP, Jakarta, Selasa (21/3).
Dia menilai, penolakan adalah hal yang positif sebagai penanda hidupnya demokrasi. Selama semua hal dilakukan dalam koridor konstitusi.
"Itu biasa ada yang menolak. Itu silahkan tolak. Semua ada konstitusinya. Enggak apa-apa, itu bagus," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, penolakan yang disampaikan diwarnai aksi walk out oleh PKS. Namun rapat paripurna tetap dijalankan dan beleid tetap disahkan.
"Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawab mayoritas anggota Dewan di Senayan.
(mdk/fik)