Mahfud Sebut Kasus Dugaan Korupsi Asabri Akan Ditangani Polri
Mahfud Sebut Kasus Dugaan Korupsi Asabri Akan Ditangani Polri. Karenanya, masih kata dia, pihaknya tetap ingin memastikan proses hukum ini berjalan. "Oleh sebab itu kita biarkan (proses) hukum berjalan," pungkasnya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, masalah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) akan ditangani oleh Polri. Hal ini disampaikannya usai mengadakan rapat tertutup di kantornya bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Adapun pertemuan tersebut kurang lebih berlangsung 1 jam lamanya.
"Kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur biar hukum yang berjalan. Dan saya akan bicara dengan Polri, karena ini Polri kewenangannya. Polri itu punya anggota 600 ribu di dalam jaminan Asabri. Tentara sekitar 350 ribu. Jadi sekarang ditangani," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (16/1).
Karena itu, masih kata dia, jangan khawatir lantaran semuanya berjalan sesuai aturan. "Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi, dan tidak seorang pun yang menuduh sembarangan korupsi. Harus fair," ungkap Mahfud.
Karenanya, masih kata dia, pihaknya tetap ingin memastikan proses hukum ini berjalan. "Oleh sebab itu kita biarkan (proses) hukum berjalan," katanya.
Anggota TNI dan Polri Jangan Khawatir
Selain itu, Mahfud meminta anggota Kepolisian dan prajurit TNI jangan khawatir akan masalah yang menerpa Asabri.
"Kesimpulannya para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah, negara menjamin, negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan sebagainya masih stabil. Artinya dari dana yang melorot sejauh itu masih bisa menjamin dan ini diselesaikan secara baik," kata Mahfud.
Hal senada juga diucapkan oleh Erick. Di mana menurut dia, Presiden Jokowi sudah menyampaikan untuk prajurit TNI dan Polri semuanya berjalan baik. Dia menegaskan, jangan ada isu bahwa jaminan para prajurit tersebut tidak ada.
"Jadi enggak usah ada isu yang lain. Isunya antara operasional berjalan baik tapi kalau ada penyelewengan, ya itu proses hukum seperti yang ada di Jiwasraya," tukas Erick.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com