Mahfud MD Minta Jajaran Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024
Mahfud meminta jajaran harus tanggap, siaga dan meningkatkan stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan. Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan tantangan yang akan dihadapi kementeriannya. Salah satunya yaitu pelaksanaan pemilihan umum 2024.
"Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu (Pilpres dan Pileg) serentak pada tahun 2024. Sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 perlu dipersiapkan yang baik dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait," kata Mahfud MD saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Ruang Parikesit, Kemenko Polhukam, Rabu (12/1).
Mahfud meminta jajaran harus tanggap, siaga dan meningkatkan stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan. Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam.
"Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan. Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam," ujar dia.
Dia juga menjelaskan Kemenko Polhukam menghadapi tantangan berat yang dari tahun ke tahun. Walaupun berat sejumlah keberhasilan telah dicapai.
Mahfud mengungkapkan pemerintah berhasil menyelamatkan aset-aset negara. Seperti melalui Satgas BLBI dan upaya penanganan korupsi lainnya. Di bidang hukum, keamanan dan ketertiban, tahun 2021 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Semua pencapaian tersebut, lanjut Mahfud, memberikan tantangan baru untuk menjadikan tahun 2022 jauh lebih baik lagi. Di bidang politik dan demokrasi, dia yakin tahun ini kondisi politik tetap stabil, kondusif dan terkendali.
Penanganan Papua dan UU Cipta Kerja
Pemerintah juga akan terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, di mana pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut. Isu-isu terkait Papua juga menjadi tantangan lain yang tengah dihadapi pemerintah.
Pemerintah, kata Mahfud, tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan, untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
Terkait isu-isu Papua, kata Mahfud, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan, sesuai amanat INPRES Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Mahfud juga menjelaskan mengingatkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukan di tahun 2022 ini. Antara lain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 11 kali berturut-turut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tantangan lainnya adalah dinamika situasi nasional khususnya dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, di mana Kemenko Polhukam menjadi koordinatornya.
"Tahun lalu, bangsa Indonesia telah berhasil menghadapi dan melalui segala ketidakpastian seperti pandemi, ancaman resesi, gangguan instabilitas kawasan dan lainnya yang justru semakin menguatkan bangsa kita," ujar dia.
Dia juga menjelaskan selama tahun 2021, bersama seluruh elemen bangsa telah berhasil menekan kenaikan penularan Covid-19. Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi mulai menunjukan hasil. Ekonomi kembali bergeliat.
"Target penerimaan negara dari pajak terjangkau," pungkasnya.
Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono
(mdk/gil)