Mahfud MD: Gatot Nurmantyo Terima Penghargaan, Tapi Tak Bisa Hadir
"Dalam suratnya, Pak Gatot menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan, pertama ini suasana Covid-19," kata Mahfud MD usai mengikuti pelaksanaan pemberian penghargaan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tetap menerima penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menjelaskan, Gatot telah mengirimkan surat pada Jokowi dan mengatakan menerima penghargaan tersebut, tetapi tidak akan hadir lantaran diberikan pada saat pandemi Covid-19.
"Dalam suratnya, Pak Gatot menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan, pertama ini suasana Covid-19," kata Mahfud MD usai mengikuti pelaksanaan pemberian penghargaan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Sementara itu, Mahfud menjelaskan, penghargaan tersebut nantinya akan diberikan Gatot melalui melalui sekretaris militer.
"Iya melalui sekretaris militer," ungkap Mahfud.
Gatot Batal Hadir
Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi memberikan berikan penganugrahan tanda jasa dan tanda kehormatan republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/11). Penganugrahan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 118 dan 119/TK/2020 Tentang penganugerahan bintang maha putra dan bintang jasa.
Tetapi mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo batal hadir dalam pemberian penghargaan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11). Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, alasan Gatot tidak hadir lantaran diberikan dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Satu Pak Gatot ada bersurat kepada bapak presiden, mungkin isinya beberapa, beliau tidak setuju karena kondisi Covid dan beliau harus memberi perhatian kepada TNI, di suratnya seperti itu. Itu hak beliau," kata Heru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
"Yang jelas negara memberikan, melaksanakan tugasnya, kewajiban untuk memberikan kepada para mantan menteri, pejabat tinggi yang memang patut diberikan. Itu kan diproses di dewan gelar kehormatan, ada dewan khusus dan itu sudah dilaksanakan," lanjut Heru.
(mdk/rnd)