Mahfud akan Panggil Menteri BUMN & Menkeu Terkait Korupsi Asabri
Menurut dia, kalau memang terjadi pelanggaran hukum, maka harus diselesaikan di meja hijau.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berencana memanggil Menteri Bandan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyangkut indikasi korupsi di tubuh PT Asabri.
"Kita tidak boleh toleran terhadap korupsi itu. Kita akan segera panggil Bu Sri dan Pak Erick Thohir untuk menanyakan duduk masalahnya," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1).
Menurut dia, kalau memang terjadi pelanggaran hukum, maka harus diselesaikan di meja hijau. Mengingat jumlah kerugiannya tak kalah besar dengan kasus Jiwasraya.
"Tidak boleh berkorupsi untuk orang-orang kecil, untuk prajurit, tentara yang bekerja mati-matian meninggalkan tempat lama-lama. Sesudah masa pensiun disengsarakan. Itu kan haknya prajurit," tegas Mahfud.
Sebelumnya diketahui, sebanyak 14 emiten yang tercatat masuk dalam portofolio saham milik perusahaan asuransi khusus TNI dan Polri, PT Asabri, mengalami kerontokan nilai. Nilai saham yang didekap oleh Asabri ini anjlok hingga 80-90 persen.
Menurut pengamat pasar modal Budi Frensidy, hal itu dikarenakan saham-saham yang miliki rata-rata adalah saham small cap, alias rentan dimainkan oleh sebagian pihak demi meraup keuntungan pihak tertentu.
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mengeluarkan audit apapun untuk Asabri, berbeda dengan Jiwasraya.
"Ini baru Jiwasraya. BPK sudah keluarkan audit untuk Jiwasraya, kalau Asabri belum ada," ujarnya di Kementerian BUMN, Jumat (10/1).
Lebih lanjut, dirinya juga enggan berkomentar apapun karena belum mengetahui laporan mengenai Asabri.
"Saya belum siap bicara soal Asabri karena belum tahu. Belum tahu, orang belum review," ungkapnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)