Mahalnya ongkos jadi kepala daerah dinilai sebagai sumber korupsi

Bayu menganggap ini yang membuat penyelenggara pemilu sangat berpotensi untuk memainkan suara. Mengingat adanya permintaan imbalan uang tersebut kepada calon kepala daerah.

Ahli Hukum Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono menganggap penting integritas penyelenggaraan pemilu. Tujuannya agar biaya Pilkada menjadi mahal.

Bayu menjelaskan, biaya Pilkada yang murah mampu mencegah dipilihnya calon kepala daerah yang berpotensi melakukan korupsi.

"Praktik selama ini, contoh di Garut misalkan, masih ada penyelenggara pemilu yang juga memungut, meminta uang pada peserta Pilkada. Ini turut menyumbang biaya mahal Pilkada. Garut tertangkap, tapi bagaimana di tempat lain?" jelasnya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/10).

Bayu menganggap ini yang membuat penyelenggara pemilu sangat berpotensi untuk memainkan suara. Mengingat adanya permintaan imbalan uang tersebut kepada calon kepala daerah.

Selain itu, politik uang juga harus berani diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Agar Pilkada murah dapat terwujudkan. Dia meyakini mahar politik masih berseliweran di dalam partai-partai politik.

"Namun sayangnya kemudian Bawaslu tidak mampu membuktikan itu karena berbagai faktor, alasannya sulit membuktikan dan sebagainya, tapi orang meyakini mahar politik itu ada," jelasnya.

"Kalau ini semua bisa kemudian dibenahi, menurut saya Pilkada biaya murah itu akan sangat mungkin terjadi," tutupnya.

Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com