Mafia pajak sulit diungkap

Kementerian Keuangan telah mengantongi pegawai dan wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak penyelewengan pajak.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengaku kesulitan mengungkap sepak terjang mafia pajak di tubuh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun pihaknya telah mengantongi beberapa nama pegawai dan wajib pajak yang ditengarai bermasalah.

Inspektur Jendral Kemenkeu Sonny Loho mengungkapkan, pihaknya mulai menyelidiki nama-nama yang dicurigai sebagai mafia pajak. Namun, pihaknya belum bisa mengungkapkan nama-nama tersebut.

"Sebagian sudah didapat tapi kan harus dibuktikan dulu. Kalau belum terbukti kan belum bisa diomongin," kata Sonny di kantornya, Jumat (9/3).

Mafia pajak biasanya tidak hanya mengarah pada pegawai pajak, namun juga wajib pajak. Pihaknya juga mengaku telah mengantongi nama-nama wajib pajak yang terindikasi melakukan penyelewengan kewajiban pada negara.

Wajib pajak tersebut diindikasikan termasuk wajib pajak badan usaha. Hal tersebut terungkap dari jumlah dana yang terindikasi diselewengkan, dalam jumlah yang besar. "Sudah ada. WP yang berani gede-gede kan tidak mungkin perorangan," singkatnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan mengatakan, proses perbaikan di tubuh Kementerian Keuangan masih dalam proses dan tidak membuahkan hasil secara instan. "Kita tahu bahwa oknumnya perlu ditindak dan sistem, prosedur, kebijakannya harus diperbaiki," kata Menkeu.   Agus Marto meminta kepada bagian Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda) dan internal kontrol untuk terus bekerja semaksimal mungkin untuk adanya perubahan atau reformasi. "Instansi yang mengadakan reform bukan hanya perpajakan tapi termasuk bea cukai, anggaran, perbendaharaan dan yang lain," tuturnya. Bentuk perbaikan, lanjutnya, dimulai dari pembenahan diri tiap pegawai, kebijakan maupun melalui standart operating procedure (SOP). (mdk/oer)