Luhut Tegaskan Jokowi Tidak Ikut Campur Perseteruannya dengan Haris dan Fatia
Luhut mengungkap alasannya yang baru menghadiri persidangan pada hari ini. Sebab Luhut mengaku sebelumnya mendampingi Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam masalah dugaan pencemaran nama baik terhadapnya. Kasus ini diketahui tengah bergulir dan masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak beberapa waktu lalu.
"Presiden enggak pernah mencampuri masalah hukum seperti ini," kata Luhut usai sidang, Kamis (8/6).
Luhut mengungkap alasannya yang baru menghadiri persidangan pada hari ini. Sebab Luhut mengaku sebelumnya mendampingi Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu.
"Benar ya benar (rapat ke luar negeri dengan presiden) saya kan pergi ke presiden ke Hiroshima. Dari Hiroshima ke Tiongkok. Karena jadwal, saya tidak mungkin hadir pada Senin lalu," jelasnya.
"Tapi saya percepat satu hari pulang. Tapi ternyata juta masih ada saya harus laporan ke presiden, sidang kabinet. Sehingga saya hadir hari ini," sambungnya.
Duduk Perkara Kasus
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya, dilaporkan buntut video yang diunggah di kanal Youtube aktivis HAM Haris Azhar yang dianggap telah menyinggung nama Luhut.
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti membantah telah mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan atas sebuah video yang diunggah di kanal Youtube aktivis HAM Haris Azhar.
Fatia mengatakan, konten tersebut ditujukan untuk membeberkan situasi HAM di Papua buntut bercokolnya sejumlah perusahaan ekstraktif di sana.
"Pernyataan yang saya sampaikan di Youtube Haris Azhar ini berdasarkan hasil riset terkait situasi ekonomi politik di Papua. Di mana sebetulnya itu merupakan sebuah bentuk kepentingan publik yang harus dibuka seluas-luasnya terkait situasi politik dan dugaan keterlibatan pejabat publik dalam ekstraktif industri di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya faktor pelanggaran HAM yang terjadi di Papua hari ini," ujar Fatia di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (23/11).
Fatia mengaku, konten yang disajikan dalam video itu justru merupakan kepentingan publik yang harus diketahui secara luas. Ia sama sekali tak memiliki niatan untuk merugikan sejumlah pihak. Apalagi mencemarkan nama baiknya.
Konten itu, lanjut Fatia juga demi menguji keterbukaan negara ihwal dugaan keterlibatan bisnis ekstraktif yang dianggap berdampak pada situasi HAM di sana.
"Semuanya murni atas tujuan untuk membuka bagaimana situasi yang terjadi di Papua dan informasi kepada publik terkait situasi real dan juga meminta negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua," tekannya.
(mdk/gil)