Luhut sebut Presiden Jokowi ancam ambil alih tambang Freeport

Pemerintah sudah menyiapkan perusahaan nasional yang bakal mengelola tambang tersebut jika Freeport benar-benar keluar.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Luhut Panjaitan menuturkan, Presiden Joko Widodo menegaskan empat syarat pada PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Presiden Jokowi belum mau bicara soal perpanjangan kontrak Freeport.

"Presiden selalu katakan, smelter harus jadi, local content harus ada, divestasi harus ada dan pemberdayaan masyarakat harus jalan," kata Luhut di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Luhut, jika empat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tahun 2021 pemerintah siap mengambil alih tambang emas Grasberg yang selama ini dikelola PT Freeport Indonesia.

"Kalau itu tidak bisa dilakukan Freeport, tahun 2021 pemerintah Indonesia yang ambil. Itu bukan green field, artinya risiko mengoperasikan itu tidak menjadi masalah," kata dia.

Pemerintah mengaku sudah menyiapkan perusahaan nasional yang bakal mengelola tambang tersebut jika Freeport benar-benar 'ditendang' keluar dari Indonesia.

"Kami malah mengusulkan kita buat Freeport seperti Mahakam, jadi milik negara dan dikelola Pertamina yang cari partner siapa saja. Bisa saja Freeport milik Indonesia kalau kontraknya sudah habis," kata dia.