Luhut: Presiden Jokowi jangan direcoki hal yang enggak jelas
Luhut mendukung jika Jokowi datang ke DPR menjelaskan pembatalan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan mendukung langkah Presiden Joko Widodo jika ingin datang ke DPR menjelaskan pembatalan pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Luhut yakin, hal ini akan menjadi hal baik hubungan antara eksekutif dan legislatif.
"Asal dengan spirit yang baik saya kira tidak ada masalah, presiden juga akan menjelaskan yaitu sah aja, kewenangan hak prerogatif presiden. Tapi dengan kearifan semua pemimpin pasti akan dapat jalan keluar yang baik," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/3).
Luhut menegaskan, pertemuan presiden dan pimpinan DPR akan dibingkai santai. "Oh enggak apa-apa kalau beliau mau datang minum teh ke sana kan enggak masalah," ujarnya.
Menurut Luhut, Presiden Jokowi tak mempersoalkan jika utusannya ditolak DPR. Presiden berencana mengutus 2 menterinya yakni Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno dan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Budi Gunawan.
"Presiden kita inikan orangnya rileks saja. Beliau tidak punya beban apa-apa. Beliau hanya mengatakan saya berbuat yang terbaik buat negeri ini. Kita dukunglah beliau. Jangan terecoki dengan hal-hal yang enggak jelas saja," ujarnya.
Seperti diketahui, Jokowi telah membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan karena tersangkut kasus hukum. Jokowi kemudian menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya. Kabarnya, banyak fraksi di DPR akan menjegal pencalonan Komjen Badrodin. Mereka meminta agar Jokowi terlebih dahulu menjelaskan alasan pembatalan Komjen Budi Gunawan.
Baca juga:
Jokowi belum pasti jelaskan langsung ke DPR soal BG tak jadi Kapolri
Ini tugas 5 Deputi Staf Kepresidenan
Imigrasi Australia bocorkan data paspor Jokowi
Demo Balai Kota Solo, mahasiswa desak Jokowi turun karena BBM naik
Pengelola situs Islam: Pemerintah Jokowi lebih gila dari Orde Baru
FPI: Jokowi main isu teroris untuk tutupi kegagalan pemerintahannya