Luhut minta pelanggaran HAM tragedi 65 jangan diributkan lagi

Presiden Jokowi meminta penyelesaian pelanggaran HAM tragedi 65 dengan pendekatan kemanusiaan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan meminta persoalan korban pelanggaran HAM berat atas tragedi 65 tidak dibesar-besarkan lagi. Pemerintah, kata dia hanya akan membuktikan fakta yang sebenarnya perihal jumlah korban.

"Masalahnya di sini, sebenarnya jangan kita ribut lagi. (Masalahnya) adalah untuk meluruskan angkanya. Jadi jangan bangsa ini seolah-olah bangsa pembunuh dengan mengatakan ratusan ribu yang meninggal, atau jutaan malah. Kita ingin realistis angkanya itu kira-kira berapa sih?," tegas Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/5).

Luhut memastikan, pemerintah tidak akan mencari dalang kasus pelanggaran HAM tragedi 65. Sebab, kata dia, pelanggaran HAM saat itu tidak lepas dari persoalan politik.

"Itu adalah persoalan politik. Tentu siapa yang menang pasti akan berbuat juga kepada yang kalah. Itu kalau kita mau bawa kepada suasana sekarang, tentu tidak adil karena suasana waktu itu dengan sekarang berbeda," jelas Luhut.

Dia mengaku baru berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tragedi 65. Dia mendapat pesan khusus dari presiden. "Intinya Presiden tadi menekankan, 'Pak Luhut kita ingin menyelesaikan ini dari pendekatan kemanusiaan'," ujar

Pekan lalu Presiden memanggil Luhut ke Istana Negara untuk meminta mencari makam korban pelanggaran HAM. Menurut Luhut, sejauh ini sudah ada berbagai elemen yang memberikan daftar tempat-tempat makam massal. Dengan demikian data tersebut akan segera diverifikasi dan akan ditindaklanjuti.