LPAI Sebut Joki Cilik Pacuan Kuda Langgar UU Perlindungan Anak

Pemerhati budaya asal Bima, Dewi Ratna Muchlisa, juga menentang joki pacuan kuda melibatkan anak di bawah umur. "Menurut data budayawan, tidak ada joki cilik. Jadi sekarang praktik ini selalu berlindung di balik budaya. Budaya Bima sendiri sebetulnya tidak ada perintah menggunakan joki anak kecil atau usia cilik ini."

2019-11-21 19:12:03

Bima

MSP, bocah 10 tahun di Bima, Nusa Tenggara Barat mengalami kecelakaan saat menjadi joki kuda pada Oktober lalu. MSP mengalami luka di bagian kepala setelah kuda yang dia tunggangi menimpa tubuh kecilnya. Kejadian itu pula yang merenggut nyawa MSP

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) memberi perhatian khusus pada kejadian itu. Sebab keterlibatan anak-anak sebagai joki di pacuan kuda melanggar UU.

"Kita juga memahami seorang anak mempunyai minat dan bakat, tapi kalau bakat ini disalahgunakan tentu juga tidak layak untuk kegiatan yang berisiko tinggi. Jadi ini tentu sangat bertentangan dengan UU Perlindungan Anak" kata Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi, saat ditemui di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, (21/11).

Dalam kesempatan yang sama, pemerhati budaya asal Bima, Dewi Ratna Muchlisa, juga menentang joki pacuan kuda melibatkan anak di bawah umur.

"Joki cilik ini juga cukup mengganggu bagi saya. Menurut data budayawan, tidak ada joki cilik. Jadi sekarang praktik ini selalu berlindung di balik budaya. Budaya Bima sendiri sebetulnya tidak ada perintah menggunakan joki anak kecil atau usia cilik ini," katanya.

Dewi sedikit menjelaskan awal mula kegiatan pacuan kuda ini ramai di Bima. Saat itu kisaran tahun 1925 - 1927.

"Mulainya pacuan kuda di Bima itu joki nya dewasa, jadi ngga ada joki cilik," sambungnya.

Dia menambahkan, peralihan usia joki menjadi remaja dimulai setelah kemerdekaan.

"Kemudian pada tahun 1970 - 1980, usia para joki pacuan kuda mulai beralih pada usia anak-anak," kata dia menyayangkan.

Reporter Magang: Abyan Ghafara Andayarie

(mdk/lia)