Lolos Tes Psikologi, Hakim Nawawi Nilai Pimpinan KPK Harus Ada Jaksa dan Polisi

Nawawi menyebut di berbagai belahan negara lembaga antirasuah juga lazim diisi unsur polisi dan jaksa. Dia juga mengutip aturan tersebut di UU KPK.

2019-08-08 23:31:00

Pansel Pimpinan KPK

Penggiat kajian hukum di Indonesia mengkritik keterlibatan polisi dan jaksa dalam seleksi Capim KPK. Salah satu hakim yang lolos tes psikologi yakni Nawawi Pamolango. Menurutnya, KPK harus diisi oleh unsur dua penegak hukum tersebut.

"Kalau saya sih namanya juga KPK itu lembaga penegak hukum ya tentu saja 'sepantasnya' isinya harus ada unsur penegak hukumnya. Masak lembaga penegak hukum tapi diisi pemain sinetron melulu," kata Nawawi melalui keterangan tertulis seperti dikutip Antara, Kamis (8/8).

Nawawi menyebut di berbagai belahan negara lembaga antirasuah juga lazim diisi unsur polisi dan jaksa. Dia juga mengutip aturan tersebut di UU KPK.

Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar itu juga mengutip Pasal 21 ayat 4 UU KPK yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum.

"Juga di berbagai negara manapun lembaga ini dominan diisi oleh para penegak hukum konvensional, seperti jaksa dan polisi. Terlebih di dalam pasal 21 ayat 4 UU Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan dengan jelas bahwa Pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum," jelas mantan Ketua PN Samarinda itu.

Meski begitu, dia meminta atribut polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum bisa dilepaskan ketika sudah menjabat sebagai pimpinan KPK. Sehingga kerja mereka betul-betul independen dan bebas tekanan dari manapun.

"Ini harus dimaknakan sebagai personal-personal yang berlatar belakang polisi-penyidik dan jaksa-penuntut umum. Terpenting ketika para jaksa dan polisi yang telah masuk ke dalam institusi KPK, sejak saat itu harus melepaskan segala atribut yang berhubungan dengan asalnya karena KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan negara lainnya," ujar hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ini.

(mdk/ray)