Lenis Kogoya Minta Keamanan di Papua Diselesaikan Lewat Pendekatan Marga
Staf KSP Bidang Politik dan Keamanan ini mencontohkan sejumlah marga di Papua bernama Kogoya dan Wenda. Menurutnya, setiap marga bisa berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan kekeluargaan.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kogoya mendorong sejumlah masalah keamanan yang terjadi di tanah Papua diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal itu disampaikannya usai berdiskusi masalah keamanan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta.
"Hari ini diskusi atau pertemuan khusus saya dengan pak presiden saya menyampaikan pertama masalah keamanan, masalah keamanan untuk di Papua khususnya di papua itu saya minta serahkan kepada lembaga masyarakat adat tanah Papua tidak menggunakan kekerasan tetapi pendekatan dengan marga," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).
Staf KSP Bidang Politik dan Keamanan ini mencontohkan sejumlah marga di Papua bernama Kogoya dan Wenda. Menurutnya, setiap marga bisa berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan kekeluargaan.
"Contoh kalau di sana ada kogoya berarti ya kogoya tanggung jawab untuk cari dia dan bertemu, kalau marga wenda ya wenda cari lahu jadi masing-masing tanggung jawab untuk koordinasi dan baik kepada keluarga masing-masing untuk mengamankan situasi keamanan di tanah papua," tuturnya.
Selain itu, Lenis dengan Presiden Jokowi membicarakan anggaran untuk lembaga adat di Tanah Papua. Menurutnya, anggaran itu bisa digunakan untuk kerukunan dan kedamaian di Papua.
"Saya minta kepada Bapak Presiden, pemerintah provinsi khusus untuk Tanah Papua dialokasikan kepada lembaga masyarakat adat tanah papua masing-masing kabupaten, provinsi ditransfer langsung kepada kabupaten dengan tujuan supaya lembaga adat itulah yang masuk keamanan wilayah adat masing-masing untuk menjaga kerukunan kedamaian di tanah Papua," ungkapnya.
Lebih lanjut, Lenis berharap agar Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menjadi lembaga yang diakui oleh negara untuk memberikan rekomendasi khusus ke masing-masing wilayah adat.
"Jadi lembaga yang ditentukan MRP, Majelis Rakyat Papua adalah lembaga kultur dan juga sebagai rumah aspirasi, maka tidak lagi berpolitik untuk di dalam MRP untuk bisa merekomendasikan siapa dia itu harus melalui rekomendasi masyarakat adat atau saya sebagai ketua lembaga adat," tutupnya.