Larangan merokok di DPR dianggap tak efektif

pelarangan rokok tersebut seharusnya diganti dengan pelarang korupsi, dan pemakaian obat-obatan terlarang.

Larangan merokok di gedung DPR diberlakukan dengan penempelan stiker larangan merokok bertulisan 'Kawasan Tanpa Rokok' (UU Kesehatan NO. 36 TAHUN 2009). Menurut mantan ketua Pansus RUU pemilu, Arief Wibowo, larangan tersebut tidak akan berjalan efektif.

"Nggak apa apa, tapi nggak akan efektif tuh. Mending disediain asbak yang banyak aja, he he he he," ujar anggota komisi II ini melalui pesan singkatnya, Senin (16/4).

Menurutnya, pelarangan rokok tersebut seharusnya diganti dengan pelarang korupsi, dan pemakaian obat-obatan terlarang (Narkoba).

"Yang harus dilarang itu korupsi, rapat gak serius, narkoba, dan lain-lain. Mestinya gak perlu ngelarang rokok," imbuhnya pria kelahiran Madiun, Jawa Timur yang termasuk perokok aktif ini.

Seperti diberitakan, Hampir di semua sudut gedung DPR RI, hari ini ditempeli stiker larangan merokok. Mulai dari ruangan lobi gedung, ruangan komisi-komisi, ruangan paripurna, ruang wartawan hingga ruangan Pimpinan DPR. Larangan merokok itu bertulisan 'Kawasan Tanpa Rokok' (UU Kesehatan NO. 36 TAHUN 2009). Terima kasih Untuk tidak merokok.

Pelarangan tersebut bersumber dari Kesekjenan DPR. "Iya, itu disuruh pengelola gedung kesekjenan DPR," kata seorang petugas, sambil menempel stiker di ruang lobi Nusantara III.

Ketika ditanya apakah gedung MPR dan DPD juga ditempeli stiker dilarang merokok, petugas tersebut belum mengetahui karena ia hanya diperintah untuk menempel di kawasan gedung DPR. "Belum tau," ujarnya.(mdk/war)