Lapan sebut Idul Fitri kemungkinan jatuh tanggal 18 Juli 2015

Menurut Lapan posisi hilal pada 16 Juli mustahil bisa dirukyat. Dengan demikian, Ramadan genap 30 hari.

2015-07-08 12:21:50

Idul Fitri

Kepala Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan) Prof Dr Thomas Djamaluddin memprediksi lebaran atau Idul Fitri tahun ini kemungkinan jatuh tanggal 18 Juli. Argumen Thomas didasarkan posisi bulan pada 16 Juli 2015 mustahil bisa dirukyat atau dilihat. Jika demikian maka jumlah hari dalam bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari.

"Pada 16 Juli tinggi bulan di wilayah Indonesia secara umum kurang dari tiga derajat, secara astronomi itu mustahil bisa dirukyat," kata Thomas Djamaludin kepada Antara di Bandung, Jabar, Rabu (8/7).

Menurut dia, dengan posisi itu maka sulit untuk bisa melihat hilal pada hari itu. Terlebih bila pengamatan juga terkendala oleh awan.

"Mungkin kendala awan bisa minimal karena pada musim kemarau, tapi dengan posisi bulan itu secara astronomi tidak mungkin dirukyat," terangnya.

Dengan demikian, kemungkinan penetapan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini berbeda sangat besar. Di satu sisi ada ormas Islam yang telah menetapkan kalender 1 Syawal pada 17 Juli.

Namun, bagi yang berpatokan pada hilal atau hasil rukyat, menurut Thomas kemungkinan besar menetapkan 1 Syawal pada 18 Juli. Namun demikian, diharapkan bila ada perbedaan tersebut tidak menjadi permasalahan karena masing-masing menetapkan memiliki alasan hukum yang kuat.

Lebih lanjut dia menyebutkan, Lapan akan mengamati hilal di Pekalongan dan berkoordinasi dengan jaringan pengamat hilal nasional bersama ITB, BMKG, Kominfo dan instansi lainnya.

Pada kesempatan itu berharap semua ormas Islam tetap punya visi mewujudkan kalender tunggal yang mapan, termasuk dalam penetapan 1 Syawal.

"Dengan tetap punya visi mewujudkan kalender Islam yang mapan, bisa memberi kepastian waktu ibadah dan kegiatan sosial jangka panjang," tutur Thomas.

Menurut Thomas, upaya-upaya itu harus dilakukan intensif sambil terus mengupayakan penyatuan kriteria. Langkah jangka pendek yang bisa dilakukan salah satunya menjadikan pemerintah sebagai otoritas tunggal.

(mdk/cob)