Lagi, uang pemerintah Rp 845 M mengucur untuk penanganan Lapindo

Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo hingga total sebanyak Rp 6,2 triliun.

Penanganan korban lumpur Lapindo kembali mendapat bantuan dari pemerintah. Setelah kemarin anggaran penanganan dampak lumpur Rp 155 miliar yang termaktub dalam RUU APBNP 2013 disetujui di paripurna, kini Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2014 sebesar Rp 845,1 miliar.

"Untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 2014, yang diajukan sebesar Rp 845,129 miliar, pagu RKP sesuai yang diajukan," kata Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan mitra Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo hingga total sebanyak Rp 6,2 triliun. Anggaran itu dihitung mulai 2008 hingga 2013. Sementara alokasi anggaran pada 2007, sebesar Rp 505 miliar, diambil dari pos anggaran darurat.

"Yang dihitung menggunakan APBN itu mulai 2008. Tapi kalau 2007, waktu itu BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) belum bisa mengajukan anggaran sendiri," kata Humas BPLS Dwinanto Prasetyo, Rabu (19/6).

Prasetyo merinci, pada 2007 anggaran darurat yang dicairkan untuk penanggulangan lumpur mencapai Rp 505 miliar. Sementara alokasi APBN 2008 sebesar Rp 1,1 triliun, 2009 sebesar Rp 1,147 triliun, 2010 sebesar Rp 1,216 triliun, 2011 sebesar Rp 1,286 triliun, 2012 sebesar Rp 1,533 triliun dan 2013 sebesar Rp 2,256 triliun.

Selain menyetujui pagu anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo, Komisi V DPR juga menyetujui pagu anggaran sejumlah mitra kerja di pemerintah untuk 2014. Kementerian Pekerjaan Umum Rp 68,714 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 33,558 triliun, Kementerian Perumahan Rakyat Rp 4,264 triliun, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 1,130 triliun.

Untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), disetujui Rp 1,557 triliun, Basarnas Rp 1,483 triliun atau kurang Rp835,539 miliar, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) Rp 381,578 miliar.

"Dari delapan kementerian atau lembaga mitra Komisi V, total kebutuhan anggaran untuk 2014 sebesar Rp 198,240 triliun, yang disetujui dalam pagu RKP 2014 total Rp 111,936 triliun dan total kekurangannya mencapai Rp 86,304 triliun," kata Laurent.(mdk/tts)